Terkait Usulan Gubernur Dipilih DPRD, PKB Dinilai Mundurkan Demokrasi

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Mukernas PKB merekomendasikan agar pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD. Tidak sedikit yang berpendapat ide tersebut menandakan adanya kemunduran demokrasi bangsa.

"Usulan itu kemunduran bagi demokrasi karena ada usaha mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD. Menurut saya itu kebijakan kurang populer," ujar peneliti bidang politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, Senin (8/2/2016).

Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan

Arya menilai jika benar usulan tersebut dibahas sampai ke tingkat DPR, maka partai berlambang bola dunia itu harus berani menanggung risiko 'dimusuhi' rakyat. Sebab sampai dengan saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung masih menjadi pilihan rakyat dalam mencari sosok idealnya.

"Saya kira itu rekomendasi atau usulan PKB yang sangat tidak populer. PKB harus siap kehilangan dukungan publik karena sebagian besar ingin pemilihan kepala daerah secara langsung, bukan lewat DPRD," terangnya.

Sementara Said Salahudin, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), menilai rekomendasi PKB itu menunjukkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu tidak konsisten. Sebab, saat voting pengesahan RUU Pilkada yang mengusulkan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung, PKB berada dalam barisan partai politik yang menolak RUU Pilkada tersebut. Bahkan PKB ngotot agar RUU Pilkada itu ditolak sehingga pemilihan kepala daerah tetap digelar secara langsung.

Baca Juga: Hadiri Kampanye Akbar Luluk-Lukman di Gresik, Cak Imin akan Sanksi Anggota DPRD yang tak Bergerak

Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) ini juga menyindir rekomendasi PKB agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD adalah untuk memuluskan kakaknya, Abdul Halim Iskandar (Pak Halim) yang akan maju sebagai Calon Gubernur pada Pilgub 2018.

Sebab, PKB menargetkan agar proses legislasi Pilgub via DPRD ini bisa diketok sebelum pelaksanaan Pilgub pada tahun 2017, termasuk Pilgub Jatim. Partai yang digawangi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu tak khawatir akan mendapat cap buruk dari masyarakat dengan menghidupkan kembali aspirasi gubernur yang dipilih oleh DPRD. (dtc/mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News