Dari kiri, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Jember dr Hj Faida, dan Bupati Kediri dr. Haryanti Sutrisno.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung hadir dalam pelantikan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, siang tadi (17/2). Keduanya hadir dalam sesi kedua pelantikan saat Gubernur Jawa Timur melantik 8 pasangan kepala daerah. Pada gelombang pertama Gubernur Jawa Timur melantik 9 pasangan bupati/wali kota dan wakilnya.
Dari 19 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih, 17 di antaranya dilantik kemarin. sedangkan kepala daerah Pacitan akan dilantik Februari dan kepala daerah Tuban dijadwalkan Juni 2016.
Baca Juga: Pjs Bupati Trenggalek Tinjau Gudang Bulog
Mendagri, Tjahyo Kumolo mengakui persoalan dan tantangan yang dihadapai para kepala daerah saat ini cukup berat. Bukan hanya masalah terorisme dan deradikalisasi, mereka juga menghadapai berbagai penyimpangan yang terjadi.
“Untuk menghadapai persoalan itu, kepala daerah, hingga Gubernur harus menjalin sinergi yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama,'' ujarnya.
Di sisi lain, Mendagri juga meminta, guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, para kepala daerah diminta memahami berbagai persoalan bencana alam dan masalah yang menimbulkan terjadinya korupsi.
Baca Juga: Pemkab Trenggalek Raih Predikat III Pelaporan Aksi HAM 2023
''Tugas pemerintah ke luar memberikan pelayanan kepada masyarakat, keluar melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap aparatnya,'' paparnya
Dia menambahkan, sesuai arahan presiden yang berkaitan dengan peraturan daerah, semua aturan yag menghambat iklim investasi harus dihapuskan. Untuk memberikan pelayanan masyarakat yang baik, segala retribusi yang dinilai tak perlu juga harus dihapus.''Yang menghambat investasi dan perizinan harus dihilangkan,'' tegas politisi PDIP.
Pesan serupa dilontarkan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dia mengingatkan bupati/ wakil bupati dan wali kota/ wakil wali kota terpilih periode 2015-2021, menjaga koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam setiap merencanakan program kerja.
Baca Juga: Pjs Bupati Trenggalek Salurkan Ganti Rugi Proyek Pembanguan Dam Bagong
Ia berujar, hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 dan diterjemahkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan sistem pemerintahan yang berjenjang.
"Sehingga kalau ada keperluan kita bicarakan bersama, dibicarakan dengan Gubernur baru hasilnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri," ucap Soekarwo dalam pidato pelantikan 17 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota terpilih di Gedung Negara Grahadi.
Soekarwo menegaskan kepada semua kepala daerah kabupaten/kota, untuk menyesuaikan setiap program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, agar kepala daerah taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Dua Inovasi Pelayanan Publik Pemkab Trenggalek Diapresiasi Kemenpan RB
Kepala daerah di kabupaten/kota juga diminta menjaga hubungan baik dan selalu berkomunikasi dengan lembaga legislatif, yakni DPRD Kabupaten/Kota. "Wajib bersatu, koordinasinya baik. Sebab tidak bisa berjalan tanpa DPRD. Selain itu juga fungsikan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah," tutur Soekarwo.
Seperti diketahui, sepanjang hari kemarin ada 17 pasang kepala daerah yang dilantik Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Pelantikan dibagi menjadi dua gelombang.
Gelombang pertama untuk pelantikan kepala daerah Kabupaten Trenggalek (Emil Elestianto Dardak-M. Nurarifin), Kabupaten Banyuwangi (Abdullah Anwar Anas-Yusuf Widiatmoko), Kabupaten Sidoarjo (Saifullah-Muhammad Nur Syaifudin), Kabupaten Situbondo (Dadang Wigiarto-Yoyok Mulyadi), Kabupaten Jember (dr Faida M.-Mukhid Muqit), Kabupaten Sumenep (Busyro Karim-Achmad Fauzi), Kabupaten Gresik (Sambhari-Qhosim), Lamongan (Fadli-Kartika), dan Kabupaten Mojokerto (Mustafa Khemal Pasha-Pungkasiadi).
Baca Juga: Pjs Bupati Trenggalek Ancam Tutup Usaha Tambak yang tak Kantongi Izin
Sementara itu, gelombang kedua untuk delapan pasang kepala daerah, yakni dari Kota Surabaya (Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana), Kota Pasuruan (H Setiyono-Raharjo Teno Prasetyo), Kota Blitar (Moch Samanhudi Anwar-Santoso), Kabupaten Kediri (Harianti Sutrisno-Maskuri), Kabupaten Ngawi (Budi Sulistiono-Any Anwar), Kabupaten Malang (Rendra Kresna-Sanusi), Kabupaten Blitar (Rijianto-Marhaenis Urip Widodo), dan Ponorogo (Ipong Muchlisin-Soedjarno).
Tiga 'Srikandi' All Out
Dari belasan Bupati/Wali Kota terpilih yang dilantik tadi, terdapat tiga perempuan yang menjadi kepala daerah. Ketiga 'Srikandi' tersebut masing-masing Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Bupati Jember, dr Hj Faida, dan Bupati Kediri, dr. Haryanti Sutrisno. Ketiganya menyatakan siap all out menjalankan program-programnya selama kampanye untuk memajukan daerah yang dipimpin. Salah satu fokus dari ketiga Srikandi tersebut adalah masalah peningkatan ekonomi.
Baca Juga: Pjs Bupati Trenggalek Salurkan Bantuan Air Bersih pada Warga Terdampak Kekeringan
Risma misalnya, incumbent Wali Kota Surabaya yang terpilih kembali tersebut selain tetap mengupayakan pengelolaan SMA/SMK secara gratis, juga siap menyejahterakan masyarakat. Menurutnya, acara pelantikan bukan yang utama, melainkan tugas berat lima tahun mendatang yang paling penting. Sebab, di pundaknya, bersama Whisnu Sakti Buana diberi amanah membangun Kota Surabaya lebih baik lagi.
"Ya Alhamdulillah, semua berjalan baik. Sebetulnya bukan pelantikan yang paling penting, tapi justru lima tahun ke depan. Tugas berat saya dan Mas Whisnu ini adalah lima tahun ke depan," kata Risma.
Untuk itu, Risma mohon bantuan agar bisa menjalankan amanah ini, karena dimenganggap banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan. “Tugas menyejahterakan masyarakat Surabaya, itu yang paling berat. Kami tidak ingin hanya sekadar membantu, tapi bagaimana masyarakat berdaya secara ekonomi," tandasnya.
Baca Juga: Dinas Perinaker Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan
Sementara Bupati Jember, dr Hj Faida menyatakan siap bekerja sesuai 22 janji kerja yang dikampanyekan. "Seratus hari pertama kami akan konsolidasi dengan jajaran Pemkab," kata dr. Hj Faida usai pelantikan.
Lebih lanjut Faida mengatakan, fokus utama dirinya adalah pengembangan SDM termasuk bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Jember.
"Spesifiknya, kami akan menuntaskan anak putus sekolah, orang sakit dan anak terlantar. Selain itu masalah dhuafa juga menjadi perhatian karena mereka sudah lama menunggu pertolongan," ujar putri ketiga dari pasangan almarhum Musytahar Umar Thalib dan Widad Thalibujar yang menjadi bupati perempuan pertama di Jember tersebut.
Baca Juga: Raih Penghargaan Kota Informatif, Pemkot Pasuruan Buktikan Komitmen Wujudkan Kota Terbuka
Dia menegaskan, setelah Pilkada usai pihaknya akan mengajak rakyat Jember membangun daerahnya dengan gotong-royong dan semangat persatuan.
Faida menambahkan, program di bidang ekonomi merupakan unggulan yakni warung berjaringan untuk mengimbangi adanya tokoh-tokoh modern.
"Warung berjaringan ini milik semua rakyat Jember. jadi, warung milik rakyat ini tidak berjuang sendiri tapi akan menjadi warung berjaringan yang manajemennya akan dibantu Pemkab Jember," terang dr. Hj Faida. Faida menjelaskan konsep Warung berjaringan tersebut akan mendistribusikan beberapa bahan pokok dengan harga grosir karena rantai distribusinya diperpendek.
"Dan warung-warung rakyat itu diusahakan bisa menjadi jaringan beberapa bahan pokok," urai dia.
Kemudian bidang pariwisata juga akan dikembangkan menjadi wisata religi dan edukasi sesuai dengan lokal wisdom di Kabupaten Jember. Tidak lupa juga program perkebunan khususnya tembakau yang menjadi logo Kabupaten Jember menjadi perhatian Bupati pertama terpilih perempuan itu."Kami akan mengembangkan potensi industri tembakau lebih baik dan besar lagi," ungkap Perempuan keturunan Arab itu.
Sementara Wakilnya, KH Muqit menambahkan, pihaknya akan berjalan bersama sesuai dengan harapan rakyat Jember.
Hal senada dikatakan, Bupati Kediri, dr dr. Haryanti Sutrisno. Sesuai janji kampanyenya, Hariyanti akan memprioritaskan bidang pertanian guna meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung program pemerintahan Jokowi yang memprioritaskan program swasembada pangan. Untuk itu kami memprioritas bidang pertanian,” kata Haryanti di hadapan sejumlah petani. (yul/dev/sby7/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
