80 Persen Perusahaan di Sumenep tak Bayar Buruh Sesuai UMK, Disnakertrans Didesak Bertindak

80 Persen Perusahaan di Sumenep tak Bayar Buruh Sesuai UMK, Disnakertrans Didesak Bertindak Kantor Dinas Tenaga Kerja, dan Transimigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep. foto: rahamtullah/ BANGSAONLINE

SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Sebagian besar perusahaan di Kabupaten Sumenep ternyata masih nakal karena tidak mengupah karyawannya sesuai peraturan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2016 tertanggal 20 November 2015, mestinya UMK untuk Kabupaten Sumenep Rp 1.398.000 per bulan. Tapi ternyata hanya sebagian kecil yang menjalankan peraturan itu.

Dan dari 543 perusahaan yang ada, hanya 20 persen yang mengikuti peraturan UMK, sementara 80 persen melanggar peraturan itu. Tentu saja hal itu mengundang kritis tajam dari sebagian kalangan.

Sekretaris DPD KNPI Sumenep, Fauzan Adhima, mengaku kecewa dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja, dan Transimigrasi (Disnakertrans) setempat. Katanya, dinas mestinya tidak tinggal diam dengan persoalan itu, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan para karyawan.

“Jika memang sudah diketahui ada perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya, kami harap dinas terkait tegas. Beri peringatan perusahaan itu. Jangan didiamkan,” desaknya, Kamis (10/3).

Menurutnya, karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu bukanlah mesin robot, tapi manusia yang membutuhkan kesejahteraan hidup. Oleh karenanya, Fauzan berharap dinas terkait segera terjun ke lapangan untuk mendesak semua perusahaan memberi upah karyawan sesuai UMK.

“Eksekutif punya power dalam bentuk kebijakan. Tinggal gunakan saja power itu. Jangan pelihara kaum kapitalis,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sumenep, Ach. Kamarul Alam, mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait banyaknya perusahaan yang melanggar peraturan UMK itu. Pasalnya, jika perusahaan dipaksa melaksanakan kewajiban UMK, maka akan banyak karyawan di-PHK, karena upah karyawan yang akan di-PHK akan diberikan kepada karyawan lain untuk memenuhi kewajiban UMK.

“Kalau itu terjadi, maka pengangguran akan bertambah,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO