Kelompok Militan Abu Sayyaf bersama sanderanya.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kalangan DPR yakin negara dan TNI mampu membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina tanpa memberikan uang tebusan. Peran negara dan TNI dianggap tidak berguna jika membebaskan WNI dengan memberikan uang tebusan. Ini disampaikan anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon.
Menurut Effendi Simbolon, peran TNI tidak diperlukan jika pembebasan sandera menggunakan uang tebusan. Menurutnya, Palang Merah Indonesia (PMI) juga bisa jika sekadar melakukan penjemputan terhadap para WNI yang disandera itu. "Waduh kalau begitu tidak perlu ada negara, tidak perlu ada TNI," ujar Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4).
Politikus Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) ini yakin tanpa mengeluarkan uang tebusan, kemampuan TNI mampu membebaskan para sandera.
"Prihatin saya kalau pemerintah baik presiden, menteri, semua pihak mengedepankan cara-cara bernegoisasi dan menerima pembayaran dengan mengiyakan tebusan dari separatis atau pihak perompak," ucapnya.
Di sisi lain, DPR meminta TNI kembali melakukan pengecekan ulang terhadap kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki. Pengecekan ulang ini sangat menentukan untuk keberhasilan operasi mengatasi persoalan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
DPR juga merasa prihatin atas pembajakan kapal Tunda Brahma dan kapal Tongkang Anand di kawasan Filipina. Maka itu DPR mendesak pemerintah, kepolisian, TNI dan aparat berwenang segera mengambil langkah taktis terhadap persoalan tersebut.
"DPR terus mendorong kerja sama TNI dan Polri dalam penanganan kasus seperti pembajakan tersebut," ujar Ketua DPR, Ade Komarudin dalam rapat Paripurna DPR dengan agenda pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2015-2016, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4) dikutip dari sindonews.com.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
