Pastikan Keamanan, Danrem Sidak Balong Cangkring Jelang Deklarasi Mojokerto Bebas Prostitusi

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Jelang deklarasi Mojokerto bebas prostitusi 29 Mei mendatang, TNI mulai ambil peran. Ini terlihat dari inspeksi Komandan Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ) Mojokerto, Kol (Kav) Gathut Setyo Utomo.

Komandan Korem baru ini datang bersama jajarannya. Dia meninjau warga yang tinggal di komplek Balong Cangkring. Sejumlah pengurus Yayasan Mojopahit, Djodi Stariaji tampak mendampinginya. Danrem Gathut Setyo Utomo menjelaskan, kedatangannya ke Balong Cangkring agar mengerti rencana deklarasi bebas prostitusi nanti.

Baca Juga: Pelaku Layanan Sex Threesome Vila Trawas Diringkus

"Saya memang baru tiga hari menjabat sebagai Danrem dan saya perlu mendapatkan info terkait bebas prostitusi ini," katanya, Rabu (27/4).

Dia menilai, rencana deklarasi bebas prostitusi di Kota Mojokerto ini bagian dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini bukan seperti yang seperti di DKI Jakarta, di mana sampai ada penggusuran di Kalijodo. "Yang pasti pendekatan tetap dilakukan agar tak ada gesekan dan berjalan smooth," ujar mantan Dandim Sidoarjo ini.

Disinggung tentang kegiatan ketika deklarasi digelar, dia sudah merencanakan dua hal, yakni kegiatan non fisik dan komunikasi dengan Yayasan Mojopahit. "Kami memang juga menyiapkan personel untuk deklarasi mendatang. Namun kami tetap mengedepankan komunikasi agar tak terjadi benturan fisik," pungkasnya.

Baca Juga: Sediakan PSK, Tiga Warung di Bypass Kedundung Dibidik Satpol PP

Saat meninjau kondisi warga, Djodi juga memperlihatkan rumah-rumah warga yang selama ini dikelola Yayasan Mojopahit. Dalam perbincangan dengan danrem, Djody juga mengaku akan mengikuti ketentuan dari pemerintah. "Kami tentu akan patuh pada pemerintah," ujarnya.

Dikonfirmasi sebelumnya, Wagub Jatim Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya tengah memverifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diajukan pihak yayasan Mojopahit.

"Tengah kita verifikasi, yang mau pulang kita upayakan mendapat ketrampilan dan biaya hidup baru. Untuk ini kita kerjasama dengan Wali Kota untuk memproses yang masuk tahap finalisasi," paparnya.

Baca Juga: Awas, PSK Terindikasi HIV Mangkal di Kota Mojokerto

Dalam hal Gus Ipul menjamin tidak ada tumpang tindih pembagian tugas antara pihak Pemprop dengan Pemkot. " Tidak akan tumpang tindih. Kita bagi tugas soal penanganan kepulangan dengan pemkot," pungkasnya. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News