"Presiden telah memberikan arahan kepada Bappenas, selama moratorium reklamasi enam bulan ini, untuk menyelesaikan planing besarnya antara program tanggul raksasa dengan reklamasi 17 pulau," ujarnya di Kantor Presiden.
Selain itu, menurut Pramono, megaproyek ini bakal dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat, dan tiga pemerintah daerah: DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ini artinya, swast dilarang terlibat.
Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengelar rapat terbatas bertema reklamasi Jakarta atau national capital integrated coastal development (NCICD). Dalam ratas tersebut, juga dihadiri pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden mengatakan, datangnya pimpinan lembaga antirasuah tersebut, tidak terkait dengan masalah hukum yang sampai saat ini masih berjalan soal adanya suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.
