JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli minta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belajar jadi pemimpin dan tidak cengeng dengan menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). ”Belajarlah jadi pemimpin,” tegas Rizal Ramli dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVone, Selasa 26 Juli 2016.
Seperti diberitakan, Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli telah menghentikan secara permanen reklamasi Pulau G. Tapi Ahok terus mempersoalkan. Ahok bahkan mempertanyakan surat hasil rekomendasi penghentian reklamasi Pulau G atau Pluit City oleh Tim Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, berdasarkan informasi yang didapat Ahok dari juru bicara kepresidenan Johan Budi, belum ada surat yang sampai ke tangan Presiden Joko Jokowi.
Baca Juga: Politikus PDI Perjuangan Ungkap Alasan Ahok Layak Maju di Pilgub Sumut 2024
Rizal Ramli menilai sangat tidak tepat kalau setiap menghadapi masalah menyeret nama presiden. ”Kasihan Presiden, semua masalah menyeret nama Presiden,” katanya.
Secara tak langsung Rizal Ramli menilai Ahok sudah kehilangan pegangan untuk mempertahankan reklamasi pulau G.
”Ini kapal sudah mau tenggelam kaki siapa saja dipegang,” kata Rizal Ramli yang disambu tepuk tangan peserta ILC.
Baca Juga: Viral Ahok Bilang Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, PAN pun Bereaksi
Rizal Ramli tak ingin pulau yang dibangun melalui proses reklamasi hanya dihuni secara eksklusif orang kaya.
Ia minta agar semua pembangunan di Indonesia sesuai dengan good governance dan clean governance. Ia juga mengaku tak sepakat jika kepala daerah atau pejabat sekarang mengulangi perilaku pejabat Orde Baru yakni membeayai pembangunan dengan cara memanggil para pengusaha kemudian disuruh menyumbang untuk proyek tertentu seperti yang dialami pengembang pulau G.
”Yang baik dari Orde Baru kita teruskan, tapi yang tak baik jangan kita teruskan,” tegas Rizal Ramli yang mengaku pernah dipenjara rejim Orde Baru.
Baca Juga: Rizal Ramli Sebut Putusan MK Buka Peluang untuk Gibran
Menurut Rizal, para pengembang swasta harus menuruti kebijakan pemerintah pusat jika ingin proyek reklamasi dilanjutkan.
Menurut Rizal, tak hanya pengembang saja, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga harus menuruti pemerintah pusat jika tak ingin proyek reklamasi ini dihentikan. “Saya pernah tanya pengembang, mau nurut negara atau tidak, kalau tidak saya sikat,” kata Rizal.
Rizal sendiri sebenarnya tak mempermasalahkan reklamasi asal tetap memperhatikan hal-hal penting. “Sebenarnya tidak masalah dengan reklamasi tapi harus mempertimbangkan beberapa hal seperti tidak banjir, lingkungan terpelihara dan transportasi tradisional tetap berjalan,” kata Rizal.
Baca Juga: Bukan Anies Baswedan, Antitesis Jokowi ialah Rizal Ramli
Rizal menegaskan, ditunjuknya pihak swasta juga menjadi kelemahan dalam proyek reklamasi ini. “Kita serahkan proyek reklamasi ini sepenuhnya pada swasta. Tentu swasta tidak peduli dengan hal-hal lain selai hanya mikir keuntungan saja,” kata Rizal.
Mendengar pandangan Rizal Ramli yang tegas dan lurus dalam membangun Indonesia ke depan, Karni Ilyas, sang pemandu ILC langsung berkomentar. ”Saya lalu ingat Gus Dur,” kata Karni Ilyas.
Gus Dur memang dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan lurus. Saat menjabat Presiden RI ke-4 Gus Dur mengangkat Rizal Ramli sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonimian, dan Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional. (ma)
Baca Juga: Ahok Pengibar Politik Identitas Tingkat Tinggi, Pernah Diberi Gelar Sunan Kalijodo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News