Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat meninjau partai utara Jakarta dan dialog dengan nelayan, Rabu (4/5). Foto: rmol.com.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com –Borok kasus reklamasi pantai utara Jakarta yang selama ini diback up penuh Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama (Ahok) semakin terbongkar. PT Agung Wisesa, anak perusahaan Agung Podomoro Land, selaku pengembang dinilai banyak melakukan pelanggaran dan sok kuasa.
Hal ini terungkap saat Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mendatangani Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Muara Angke untuk berdiskusi dengan nelayan. Dalam diskusi dengan nelayan yang berlangsung selama 60 menit, Menteri Rizal sempat kesal dan menggebrak meja sebanyak dua kali.
Selain Menteri Rizal hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menteri Rizal kesal karena PT Agung Wisesa, anak perusahaan Agung Podomoro Land, selaku pengembang Pulau G bertindak sok. Siapapun pun tak diizinkan melewati Pulau G yang dijaga ketat termasuk nelayan.
"Saya pingin tahu siapa yang sok jago di sini? Bilang sama Podomoro, jangan ada yang sok jagoan di sini," ujar Rizal di TPI Muara Angke, Jakarta, Rabu (4/5).
Ucapan Menko Rizal disambut riuh gembira oleh para nelayan. Selain itu beberapa nelayan masih menyampaikan keluhannya, salah satunya kerap diintimidasi oleh pihak pengembang.
"Saya tidak peduli! Siapa yang mengancam nelayan? Tunjuk mukanya sekarang. Ini republik didirikan buat semua. Jangan sok jago!," ucapnya kesal.
Ia meminta anak usaha Agung Podomoro tersebut tidak bersikap seenaknya kepada nelayan dan membiarkan nelayan untuk hidup tenang dalam mencari ikan dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
"Masa mau disingkirkan lagi nelayan di Angke ini yang sudah 4 kali digusur? Pindah ke sini mau digusur lagi? Itu nggak bener. Rakyat kita punya hak untuk itu, apalagi kehidupan nelayan di Indonesia termasuk yang paling miskin secara sosial," pungkasnya.
Rizal Ramli mengaku tak segan memberhentikan proyek reklamasi untuk selamanya jika pengembang membangkang dan tak ikut aturan pemerintah.
"Mau enggak pengembang ikut pemerintah? Saya langsung saja enggak usah ribet. Kita perkenankan kalau pembangunannya memenuhi aturan negara. Pelanggar dan tidak memenuhi aturan negara, akan kita setop selamanya," ujar Rizal.
"Negara harus mengakomodasi kepentingan rakyat utamanya nelayan. Intinya pengembang mau ikut kita enggak, kalau engga mau nurut di sikat!," sambung Rizal.
Ia menambahkan, pihaknya ingin kasus Reklamasi Teluk Jakarta bisa menjadi percontohan untuk reklamasi lainnya di Indonesia.
"Apa yang terjadi di DKI akan jadi benchmark reklamasi semua di Indonesia. Bu Siti nanti akan meriview semua reklamasi di Indonesia," pungkasnya.
Untuk diketahui, proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta tengah dihentikan sementara. Sejumlah pihak menentang pembangunan tersebut karena dinilai akan banyak merugikan Jakarta.
Rizal Ramli mengatakan, meminta pemangku kepentingan terkait tetap mengedepankan solusi adil bagi megaproyek ini. Dia tidak ingin ada sekat sosial dengan hadirnya proyek reklamasi tersebut.
Klik Berita Selanjutnya
