Dipanggil KPK, Empat Politisi PKB Mangkir

Dipanggil KPK, Empat Politisi PKB Mangkir Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat. foto: lensasenayan

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Muhammad Toha, Alamudin Dimyati Rois, Musa Zainudin serta Fathan.

Rencana keempat anggota FPKB ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

Baca Juga: KPK Bantah Hentikan Kasus Suap Kardus Durian yang Diduga Libatkan Cak Imin

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebut Toha dan Musa menyertakan surat ketidakhadirannya tersebut.

"Staf yang bersangkutan datang dan memberikan surat, yang bersangkutan ada kegiatan acara raker dengan mitra komisi lll," kata Yuyuk, dalam pesan singkat saat dikonfirmasi, Senin 13 Juni 2016.

Sementara untuk Alamudin serta Fathan, Yuyuk menyebut belum ada keterangan atas keduanya. "Belum ada konfirmasi," ujar dia.

Baca Juga: ​Diperiksa KPK Empat Jam Lebih, Cak Imin Bantah Aliran Uang ke Politikus PKB

Selain para anggota DPR dari fraksi PKB itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan pada anggota DPR dari fraksi PAN, A. Bakri. Namun dia juga diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik. "Yang bersangkutan sedang umroh," kata Yuyuk.

Pada kasus ini, sejumlah anggota DPR diduga telah menerima suap dari pengusaha. Suap diberikan agar para anggota DPR itu menyalurkan dana aspirasinya untuk pembangunan jalan di Maluku melalui Kementerian PUPR.

Diketahui, dalam kasus dugaan suap ini, penyidik sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka baik dari anggota DPR, Kementerian PUPR maupun swasta.

Baca Juga: ​Cak Imin Diperiksa KPK dalam Kasus Suap PUPR, Hanif Dhakiri yang Dampingi Ngaku Tak Ngerti

Tersangka yang diduga menerima suap dalam kasus ini adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro dari pihak DPR; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary serta dua kolega Damayanti bernama Julia Prasetyarini dan Dessy Edwin.

Mereka diduga telah menerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Diduga masih ada anggota DPR lainnya yang turut menerima suap dari Abdul Khoir terkait hal yang sama.

Sumber: vivanews.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO