Suasana sebelum digelar Rapat KPPIP. foto: hms
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mengawal penyelesaian proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Pasuruan dan pembangunan kilang minyak di Tuban.
Komitmen itu dibuktikannya saat menghadiri Rapat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Ruang Rapat Mahakam Lantai III Gedung Ali Wardhana Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jl Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat, Rabu (22/6).
Baca Juga: Dapat Pendanaan Rp474 Miliar, ini Program Perumda Giri Tirta Gresik di Tahun 2022-2023
Gubernur Jatim, Soekarwo, yang hadir dalam acara ini, menuturkan, proyek SPAM Umbulan ini sudah digagas sejak empat puluh tahun lalu, dan belum juga tuntas hingga saat ini. Padahal jika terealisasi, proyek ini dapat melayani kebutuhan air minum berkualitas bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya.
Permasalahan terkait proyek ini dikarenakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov Jatim selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan pemenang tender, yakni PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Citra Kontraktor selaku investor, belum dapat dilakukan karena ada persyaratan yang belum dipenuhi.
Di antaranya adalah persetujuan DPRD Jatim atas rencana kerjasama antara Pemprov Jatim dengan pihak swasta. DPRD Jatim belum setuju terkait Detail Engineering Design (DED) proyek ini. Namun dari perkembangan terakhir, DPRD Jatim telah sepakat untuk menandatanganinya pada 30 Juni 2016 mendatang.
Baca Juga: Proyek Peremajaan Pipanisasi, Bupati Gus Yani Minta PDAM Giri Tirta Gandeng Pihak Ketiga
Masalah lainnya adalah DPRD Kab Pasuruan masih keberatan menyetujui pengeluaran dana awalnya sebesar Rp 350 miliar kini menjadi menjadi Rp 250 miliar dari APBD untuk pembangunan saluran distribusi air Umbulan.
Pihak Pemkab Pasuruan masih melobi DPRD Kab Pasuruan terkait masalah ini, hal itu dikeluhkan oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf yang ikut hadir pada kesempatan itu.
“Untuk permasalahan ini, saya usul solusinya adalah sharing pembiayaan, baik dari APBN Pusat dari Kementerian PU, APBD Pemprov, APBD Pemkab Pasuruan, dan APBD Pemkot Pasuruan. Sehingga tidak terlalu memberatkan APBD Kab Pasuruan” kata Pakde Karwo.
Baca Juga: Pembangunan SPAM Offtake Winongan, Solusi Kebutuhan Air Bersih Layak Konsumsi 3.046 Penduduk
Menko Perekonomian, Darmin Nasution juga sepakat dengan usul Pakde Karwo, menurutnya, sharing pembiayaan tersebut sangat rasional dan tepat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menyatakan sepakat dengan usulan Pakde Karwo. “Kami setuju dengan solusi yang ditawarkan pak Gubernur, setelah ini, kami akan bicarakan dengan DPRD. Kami berharap, pada tanggal 30 Juni nanti telah tercapai kesepakatan diantara kami” ujarnya.
Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo mengatakan, permasalahan terkait Umbulan di wilayahnya adalah pihak DPRD Kota Pasuruan meminta pengakuan keberadaan Umbulan.
Baca Juga: Dianggap Tak Serius Tangani Kekurangan Air Bersih, Ini Jawaban Bupati
“Pasalnya, secara histori, tanah Umbulan itu milik Pemkot Pasuruan hasil warisan jaman Belanda, pada waktu itu, Umbulan memang dikuasai Belanda, jadi harusnya kami memperoleh pengakuan kepemilikan Umbulan tersebut. Jika belum, DPRD kami tidak mau tandatangan” katanya. (hms/mid/ros)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
