DPD Minta Sistem Full Day School Diserahkan ke Daerah, Fadli Zon Curigai Ada Instruksi Jokowi

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewacanakan menerapkan sistem full day school atau seharian sekolah. Apabila sistem tersebut benar diterapkan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Kemendikbud menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Ketua DPD RI, Irman Gusman menilai sistem full day school adalah satu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Khususnya, jika pendidikan di Indonesia berada pada level yang sesuai dengan konsep sistem seharian sekolah itu.

Irman menyebut, salah satu yang perlu diperhatikan untuk menunjang sistem seharian sekolah, yakni infrastruktur pendidikan, baik di kota maupun daerah. "Infrastruktur pendidikan kita kan masih bervariasi, di kota besar, kota kecil apalagi pedesaan. Oleh karena itu masalah full day school itu harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing saja," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/8).

Irman mengingatkan, kualitas pendidikan di kota dan daerah sangat berbeda. Sehingga tidak boleh diperlakukan sama dalam penerapan seharian sekolah. "Mari kita rumuskan, sebuah kebijakan yang komprehensif tidak boleh berlaku secara universal, tapi sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi jangan didikotomikan" jelasnya.

Menurut Irman, pemerintah tidak bisa mengklaim, sekolah dapat memberikan pendidikan karakter. Sebab, pendidikan karakter yang paling utama ada di keluarga. "Awal membangun rumah tangga itu, awal membangun pendidikan keteladanan orang tua segala macam. Nah kalau di sekolah itu kan lebih banyak keterampilan," ujar dia.

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon mencurigai wacana full day school yang dilontarkan Mendikbud merupakan buah pemikiran Presiden Joko Widodo.

"Saya tidak tau ini ide siapa. Mendikbud atau Presiden. Saya curiga, karena Presiden selalu menyampaikan tidak ada visi misi menteri yang ada visi Presiden," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/8).

"Jadi menteri cuma pelaksana dari Presiden. Ini jangan-jangan ide presiden," lanjut dia.

Menurutnya, terkait kebijakan tersebut mesti dicermati karena Muhadjir ialah menteri baru. "Dunia pendidikan kita ini jangan dijadikan kelinci percobaan. Ini bukan waktunya untuk menjadikan kelinci percobaan. Dan siswa-siswi kita juga bukan kelinci untuk dijadikan percobaan," kata dia.

Fadli juga menegaskan, pemerintah harus benar-benar mendalami terkait hal itu. Baik itu secara teknis dan lainnya. "Jadi harus dikaji dengan matang dulu sebaiknya seperti apa. Baru kemudian diuji coba dan dibikin percontohannya dulu. Karena ini tidak mudah secara filosofis dan teknis," pungkas Fadli.

Di sisi lain, wacana FDS juga memantik reaksi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, wacana FDS harus betul-betul mempertimbangkan kebutuhan para siswa.

“Harus menciptakan program yang tepat, tanpa mengorbankan hak anak untuk bermain dan bersosialisasi,” kata Sri Sultan di Yogyakarta.

Ia mengaku belum tahu persis program FDS seperti apa. “Apakah beban pelajaran ditambah atau apa, masalahnya variasinya apa agar anak tidak terbebani,” ujar Sultan.

Menurut Sultan, beban siswa di sekolah sudah cukup berat, jika FDS tersebut juga diisi dengan materi pelajaran, maka siswa SD dan SMP justru akan semakin terbebani.

Sultan menambahkan, pada kenyataannya selain mendapat pembelajaran di sekolah, banyak orang-tua yang masih memberikan les tambahan pada anaknya.

“Waktu anak untuk bermain dan bertumbuh-kembang secara wajar jadi berkurang. Tentunya itu juga mengganggu psikologis anak,” tegas Sultan.

Sultan berharap, jika Mendikbud tetap akan menerapkannya, maka, bukan materi pelajaran yang ditambah, tetapi pada unsur-unsur sosial seperti musik ataupun budaya. (trb/rol/yah/lan)

Sumber: tribunnews/republika

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News