BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Bupati Abdullah Azwar Anas melakukan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Banyuwangi di balai desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Selasa (30/8) malam. Pelantikan puluhan pejabat struktural yang dilakukan di balai desa tersebut baru pertama kali digelar. Sebab, biasanya dilakukan di kantor pemkab atau di pendopo.
Kenapa itu dilakukan? Bupati Anas memiliki tujuan lain, yakni mendorong desa menjadi frontliner pelayanan publik. Untuk menunjukkan semangat itu, pelantikan ini digelar di balai desa. Sebab, ke depan, desa akan difungsikan menjadi garda awal pelayanan publik pemerintah.
Baca Juga: Pemkot Kediri Studi Tiru Layanan Aduan 112 dan SP4N LAPOR! ke Pemkab Banyuwangi
Sehingga desa akan mampu menyelesaikan masalah masyarakat di wilayahnya.
"Seiring dengan semangat smart kampung, desa sudah harus mulai bisa memberikan pelayanan lebih cepat dan mudah kepada warganya. Apalagi Banyuwangi telah ada “smart kampung” yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Desa Bubuk ini kami pilih karena menjadi salah satu pilot project “smart kampung” yang telah berjalan dengan baik," tandas Anas.
Di sampang itu, Anas juga berharap agar desa bisa menjadi lokomotif perekonomian warga. "Badan usaha milik desa (bumdes) harus bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif warganya. Balai desa harus menjadi pusat aktivitas warganya," papar Anas.
Baca Juga: Bupati Banyuwangi Gelar Halalbihalal Bersama Ribuan Pegawai Pemerintah
Lewat program “smart kampung” ini pula, sejumlah desa pintar di Banyuwangi telah membuka pelayanan publik di malam hari. Pelayanan ekstra ini diberikan untuk mengakomodir warga yang tidak dapat mengurus surat kependudukan di siang hari. "Digelar malam ini juga bagian dari membangun spirit agar desa senantiasa terus berinovasi, seperti membuka layanan di malam hari ini," jelasnya.
Mutasi kali ini dilakukan, menurut bupati, sebagai upaya penyegaran di tiap kantor guna memperkaya pengalaman para pejabat yang dilantik. Hal ini, kata Anas, juga berguna untuk meningkatkan kinerja birokrasi ke depan.
"Semua pos jabatan itu sekarang penting. Contohnya dulu jabatan di Dinas Sosial dianggap remeh, namun hal itu tidak berlaku lagi saat ini. Problem-problem sosial saat ini mulai tumbuh, tentunya ini membutuhkan respon yang cepat dari Dinas Sosial," pungkasnya. (bwi1/dur)
Baca Juga: Dongkrak Pencatatan KI Komunal, Kemenkumham Gandeng Pemkab Banyuwangi-Dewan Kesenian Blambangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News