PACITAN, BANGSAONLINE.com - Wacana pemerintah akan menaikan gaji anggota DPRD, mendapat tanggapan kontroversi. Tak sedikit dari mereka yang mencibir wacana pemerintah tersebut. Namun juga banyak pihak yang menanggapi positif wacana kenaikan gaji para wakil rakyat itu. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Kabupaten Pacitan, H. Heru Sukresno, mengatakan, saat ini indikator pembayaran uang representasi anggota DPRD, sudah masuk kelompok keuangan tinggi.
"Awalnya kelompok sedang. Namun seiring bertambahnya pendapatan daerah, pembayaran uang representasi anggota DPRD, masuk kelompok keuangan tinggi," kata Heru, saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (9/9).
Baca Juga: Dewan Pacitan Ngaku Belum Terima Laporan Refocusing Anggaran untuk Covid-19
Mantan Kabag Umum, Setkab Pacitan ini menegaskan, pihaknya tidak begitu memerinci soal hak pendapatan para wakil rakyat. Sebab satuan kerja yang berwenang mengutak-atik pendapatan anggota DPRD ada di Sekretariat DPRD (Setwan). "Detilnya mereka (Setwan) yang lebih paham," tegasnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris DPRD (Sekwan) Pacitan, Haryo Junanto, mengakui bergulirnya wacana pemerintah yang akan menaikan uang representasi anggota DPRD. "Tapi itu baru sebatas wacana, sehingga kita belum bisa memberikan penjelasan apapun soal itu," ujarnya.
Haryo juga enggan berkomentar, saat ditanya wartawan, mengenai standar layak atau tidak layak atas hak pendapatan wakil rakyat yang sudah diterima selama ini. "Standar layak atau tidak, saya juga kurang paham. Yang kami ketahui, penggajian anggota DPRD sudah masuk kelompok keuangan tinggi," timpalnya.
Baca Juga: Dewan Prediksi akan Banyak Proyek Fisik yang Molor
Mantan Kabag Humas dan Protokol ini juga sungkan berbicara panjang lebar soal cost politik yang harus ditanggung para legislator. Hanya saja, Haryo sempat berpendapat, untuk lebih meminimalisas biaya-biaya yang bersinggungan dengan konstituen, para anggota DPRD mungkin bisa memanfaatkan moment Musrenbang ditingkat desa ataupun kecamatan guna mengakomodasi, aspirasi masyarakat pemilih.
"Kalau soal cost politik, kami pun juga tidak begitu memahami," pungkasnya. (yun/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News