DPRD saat menggelar paripurna PA Fraksi terhadap P-APBD 2016. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Setelah sempat tertunda finalisasinya, DPRD Gresik akhirnya mengesahkan APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan) 2016, pada rapat paripurna dengan agenda PA (Pandangan Akhir) Fraksi dan pengambilan keputusan di ruang paripurna, Senin (26/9).
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib (FPPP), dan dihadiri Wakil Bupati Moh. Qosim, serta tujuh fraksi, yakni F-PDIP, FKB, FPAN, F-Golkar, F-PPP, F-Gerindra, dan FPD melalui juru bicara masing-masing menyampaikan pandangan fraksi mereka sebelum mengambil keputusan.
BACA JUGA:
- Fraksi PKB DPRD Gresik Kritik Capaian PAD 2023
- Hadiri Muscab Gapensi Gresik, Gus Yani: 2 Tahun Genjot Pembangunan Pascapandemi hingga APBD Defisit
- 7 Fraksi DPRD Gresik Sampaikan PU atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
- DPRD Gresik Dalami Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Melalui Banggar dan AKD
Jubir (juru bicara) F-PDIP, Jumanto yang kebagian paling awal dalam PA-nya menyatakan bahwa terjadinya penurunan pendapatan karena adanya target pendapatan yang tidak tercapai. Karena itu, FPDIP merekomendasikan agar Pemkab Gresik menindaklanjuti keberadaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.
Dia juga meminta agar Pemkab Gresik melalui SKPD masing-masing lakukan pendataan ulang soal pendapatan. Bahkan, SKPD penghasil diminta lakukan sidak langsung objek pendapatan. "Dalam penggalian pendapatan kami minta jangan sampai menyengsarakan rakyat," pintanya.
"F-PDIP juga minta Pemkab buat tim khusus dalam penanganan pendapatan," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Jumanto juga menyatakan bahwa pendidikan murah dan gratis masih sekadar slogan. Sebab, masih banyak diketemukan pungli, iuran dan bentuk lain di sekolah. Sehingga, membuat keresahan masyarakat. "Pendidikan murah dan gratis belum terwujud. Bupati harus menertibkan pungutan tersebut," pintanya.
Jumanto juga mengungkapkan serbuan TKA (tenaga kerja asing) dengan skill yang lebih baik dan bersedia dibayar/digaji lebih murah. "Kondisi ini juga harus menjadi perhatian pemerintah," pungkasnya.
Moh. Syafi'am, selaku Jubir FKB dalam PA-nya mengatakan, bahwa pendapatan pada APBD tahun 2016 sebesar Rp 2.848.199.425.265,00. Namun, setelah APBD-P 2016 turun menjadi Rp 2.798.699.463.234,01. "Sehingga, mengalami defisit Rp 49.499.962.030,99," urainya.
Menurut dia, turunnya pendapatan tersebut disebabkan turunnya PAD (Pendapatan Asli Daerah). "Turunnya pendapatan tersebut, sehingga banyak program dilakukan efesiensi," katanya.
