Suasana rapat paripurna di DPRD Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
"Selama ini persoalan yang dihadapi dalam persoalan belanja daerah secara umum adalah keterbatasan pendapatan," katanya.
Pada kesempatan itu, Wabup juga mengungkapkan soal PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) untuk mengatasi kendala dalam satu tahun anggaran. Kendala dimaksud adalah, akses pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, pengarustamaan gender, ketahanan pangan, air bersih, peningkatan jalan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Untuk sektor pendidikan tahun 2017 ditargetkan dialokasikan anggaran Rp 130 miliar, kesehatan sekitar Rp 350 miliar, ke-PU-an Rp 550 miliar, perumahan dan permukiman Rp 26 miliar, ketentraman Rp 19 miliar, dan sosial Rp 8 miliar.
Selain itu, Rp 170 miliar untuk urusan wajib yakni untuk ketenagakerjaan Rp 8 miliar, pemberdayaan perempuan Rp 1 miliar, pertanian Rp 1 miliar, pertanahan Rp 37 miliar, Lingkungan Hidup Rp 41 miliar, administrasi Rp 7 miliar, dan pemberdayaan masyarakat desa Rp 7 miliar.
Kemudian, pengendalian penduduk Rp 5 miliar, perhubungan Rp 26 miliar, infokom Rp 6 miliar, koperasi Rp 7 miliar, penanaman modal Rp 6 miliar, kepemudaan Rp 4 miliar, statistik Rp 800 juta, kebudayaan Rp 3 miliar, perpustakaan Rp 3 miliar, kearsipan Rp 580 juta dan BKD dan pelatihan Rp 19 miliar.
Apabila kekuatan APBD 2017 benar-benar tembus hingga Rp 3 triliun, maka maka masih kurang Rp 4 triliun untuk memenuhi target APBD Bupati-Wabup Sambari-Qosim yang dicanangkan pada tahun 2021, yakni tembus Rp 7 triliun. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
