Pejabat Pemkab Gresik Kapok Ikuti Lelang Jabatan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Teka-teki mengapa para pejabat di lingkup Pemkab Gresik akhir-akhir ini kurang berminat mengikuti lelang jabatan terbuka, akhirnya terkuak. Para pejabat baik yang sudah pernah ikut maupun belum, ternyata mengalami trauma psikis jika disuruh ikut lelang lagi.

Kondisi ini kabarnya dipicu karena lelang jabatan hanya sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Sebab, lelang tersebut, menurut pejabat di lingkup Pemkab Gresik hanyalah sebuah kamuflase untuk mengegolkan seorang pejabat untuk menduduki jabatan tertentu.

Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023

"Makanya, jangan heran jika ada lelang jabatan, para pejabat kurang tertarik untuk ikut. Sebab, mereka sudah tahu siapa yang akan diplot dan dijadikan untuk menduduki jabatan yang dilelang," kata salah satu pejabat di lingkup Pemkab Gresik kepada BANGSAONLINE, Rabu (23/11)

"Sudah sudah sekali saja ikut lelang. Saya sudah trauma psikis ikut lelang. Percuma nggetu-nggetu (serius) belajar untuk menghadapi ujian dari tim lelang, kalau pejabat yang dikehendaki pimpinan (bupati) sudah ditentukan," imbuhnya.

Sekadar diketahui, lelang jabatan yang digelar Bupati Sambari Halim Radianto 2 kali terakhir kurang banyak diminati peserta. Sebagai contoh lelang jabatan Sekda (sekretaris daerah). Lelang jabatan top leader birokrasi tahap I itu sempat molor, karena peserta yang ikut tidak memenuhi syarat.

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Sehingga, Bupati membuka lelang gelombang II untuk jabatan sekda. Meski kala itu, banyak eselon II yang memenuhi persyaratan, namun tidak banyak yang tertarik ikut.

Kemudian, lelang kedua adalah lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan setelah ditinggal pensiun dr. Sugeng Widodo. "Lelang itu pun juga banyak pejabat yang memenuhi syarat tak tertarik ikut karena mereka sudah tahu siapa pejabat yang akan ditunjuk oleh Bupati," ungkap pejabat tersebut.

Pada saat one week program baru-baru ini, lanjut pejabat tersebut, Bupati meminta agar pejabat eselon III yang sudah memenuhi syarat agar menguikuti lelang lima jabatan di SOTK (Struktur Organisasi Perangkat Daerah) baru.

Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan

Kelima jabatan yang dilelang itu adalah, Kantor Satpol PP (tipe B), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (tipe A), Dinas Komunikasi dan Informatika (tipe A), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (tipe A), dan Dinas Perpustakaan dan Arsip (tipe B).

"Pak Bupati bilang kalau saat ini tidak mau ikut lelang jangan harap bisa ikut di tahun 2018," ungkapnya.

Sementara Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab Gresik, M.Nadlif membantah, kalau lelang jabatan yang dilakukan selama ini hanya sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

Menurut dia, lelang jabatan selama ini benar-benar dilakukan untuk mencari pejabat yang berkompeten di bidangnya. "Kata siapa. Tidak benar itu," kata Nadlif.

Menurut Nadlif, dalam lelang jabatan selama ini, tim lelang menghasilkan tiga nama kandidat yang mendapatkan nilai tertinggi dan layak untuk menduduki suatu jabatan yang diinginkan. Nah, dari tiga nama kandidat hasil lelang itu kemudian diusulkan kepada Bupati.

"Pak Bupati yang memiliki hak prerogatif untuk memilih salah satu diantara mereka," katanya. (hud/rev)

Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News