Indonesia Terancam Invasi China, Ada Infiltrasi dalam Eksodus Besar-besaran Tenaga Kerja

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kedaulatan Indonesia mendapat ancaman serius dari negara China. Hal ini disampaikan politikus Partai Demokrat Roy Suryo menanggapi gejala eksodus besar-besaran tenaga kerja asal China ke Indonesia secara ilegal.

Menurut Roy Suryo, masuknya tenaga kerja China dalam kapasitas besar merupakan gejala awal dari upaya ekspansi terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. "Saya kira masyarakat yang cerdas dan masih Peduli NKRI sudah merasakannya," ujarnya, Selasa (20/19) seperti dilansir Jurnas.com.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menilai ada praktek ilegal terselubung dalam memasukkan warga negara asing asal China ke Indonesia. Modusnya adalah dengan menunggangi pola kerjasama investasi yang kompensasinya memberi kemudahan bagi pekerja China untuk masuk ke Indonesia.

"Awalnya kerjasama usaha. Masuk tenaga kerja China sebanyak banyaknya di PT PMA. Lalu mereka bikin "Keamanan" sendiri. Pribumi sulit masuk. Mereka bikin daerah atau kavling terbatas sendiri. Pribumi sulit kontrol. Lalu boleh mendirikan ormas asing. Bikin pasukan dan satgas sendiri. Lalu asing boleh beli property dan tanah sendiri," beber Roy Suryo.

Setelah itu, kata Roy Suryo, WNA asal China ini kemudian mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan hak ikut pemilu. Selanjutnya lagi digodok boleh Dwi Kewarganegaraan negaraan. Acuan mata uang dialihkan ke mata uang China. Dan nanti terus bikin Partai sendiri.

"Next ikut Pemilu, dibanjiri uang. Menang. Nanti presidennya asing. Awal "penjajahan" dimulai. UUD banyak dirubah. Karena kekuasaan mutlak ada di Presiden. Peperangan dan perpecahan akhirnya menjadi reality. End of Republic," paparnya.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, maraknya WNA khususnya China yang masuk ke Indonesia baik secara legal maupun ilegal menjadi persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah. Sehingga, jangan sampai pemerintah dianggap melakukan pembiaran atas masalah tersebut.

Menurutnya, diamnya pemerintah dalam menanggapi isu tersebut jangan sampai dianggap sebagai pembiaran dan pihak yang membuat isu tersebut.

"Jika masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya," kata Siti, Selasa (20/12) dikutip dari Jurnas.com.

Untuk itu, ia meminta, agar pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang sangat luas di masyarakat terkait persoalan yang dihadapi WNA, utamanya warga China di Indonesia.

"Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari China, soal wisatawan dari China, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang China, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Cina, soal e-KTP yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis China ke Indonesia," katanya.

Menurut Siti Zuhro kalau masyarakat menuduh pemerintah membiarkan masalah tersebut sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya.

Dan ironis, katanya lagi, semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat terkait aneka persoalan itu pun memilih diam.

"Seharusnya Menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis China yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari China. Begitu juga Menlu harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan China dan Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Tiongkok Banjir Mobil Listrik

Begitu juga isu peperangan kepentingan kapitlisme lama seperti Amerika melawan kapitalisme baru seperti China yang ada di Indonesia, pemerintah pun diam saja.

Profesor riset ini prihatin karena pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri. Dia pun prihatin karena bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing.

"Nggak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia yang adalah negara yang jauh lebih besar dari Singapura semua bebas masuk tanpa filter? Perbatasan baik di darat, laut dan udara harus dijaga ketat," kata Siti.

Siti Zahro menambahkan, TNI diminta berperan aktif menangkal arus masuk orang-orang asing secara ilegal ke Indonesia. Permintaan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

"TNI juga bisa aktif untuk menjaga pertahanan negara dari ancaman luar, khusus dalam konteks isu pekerja ilegal dari China yang membanjiri Indonesia. Meski bukan petugas imigrasi, bukan Menkumham, TNI harus bisa menjaga pertahanan negara dari infiltrasi," kata Siti Zuhro dilansir rmol.co.

Menurut dia, TNI bertanggung jawab terhadap masalah keamanan, bukan cuma terhadap ancaman fisik tetapi juga ancaman ideologi dan manusianya. Ia menyorot kasus-kasus temuan orang asing yang melakukan pekerjaan ilegal di Indonesia. Salah satunya, beberapa warga negara China yang menanam tumbuhan cabai berbakteri di kawasan Bogor.

"Lebih baik kita antisipasi daripada harus mengobati jika sudah terjadi. Mumpung ancaman sudah terendus, sekarang harus ada solusi, jangan sampai meledak, terlebih ada momen pilkada serentak," jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) yang meminta Presiden Joko Widodo serius menangani keberadaan tenaga asing yang jumlahnya semakin banyak di Indonesia.

"Pemerintah harus segera evaluasi soal kebijakan tenaga kerja asing yang sudah membanjiri perusahaan dalam negeri, dan berdampak negatif bagi pekerja lokal kita," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (20/12).

Kiai Said membeberkan, salah satu kasus cukup mengkhawatirkan di daerah Serang, Banten. Di mana, terdapat tenaga kerja asal negara Tiongkok berjumlah sebanyak 70 ribu orang. Laporan yang membuat lebih miris adalah beberapa perusahaan di Serang hanya mempekerjakan sebanyak 30 persen tenaga kerja lokal, sementara 70 persen sisanya adalah tenaga kerja asing. Tak hanya itu, jumlah gaji yang diperoleh tenaga asing dan lokal pun sangat kontras.

"Tenaga asing dibayar Rp 15 juta per bulan atau per harinya bisa Rp 500 ribu. Sementara pekerja lokal hanya dibayar Rp 2 juta per bulan. Ini persoalan serius, karena ditambah lagi dengan kegiatan ekspor kita yang terus berkurang dan daya beli masyarakat menurun," jelasnya.

Atas fakta tersebut, PBNU pun mendesak pemerintah segera mewujudkan sila ke lima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu juga meminta agar pemerintah dan pengusaha memperhatikan kebijakan mempekerjakan tenaga asing.

"PBNU meminta pemerintah harus sensitif jaga perasaan rakyat. Segera kaji ulang kebijakan pembangunan jika tidak ajak rakyat sebagai mitranya," tegas Kiai Said

Tak hanya itu, pemerintah juga diminta segera membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam waktu dekat, PBNU akan menyurati pemerintah melalui menteri ketenagakerjaan

"PBNU meminta pemerintah segera melakukan negoisasi ulang terkait kebijakan paket investasi dengan asing," tegas Kiai Said. (jurnas.com/rmol.co)

Sumber: jurnas.com/rmol.co

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News