JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kedaulatan Indonesia mendapat ancaman serius dari negara China. Hal ini disampaikan politikus Partai Demokrat Roy Suryo menanggapi gejala eksodus besar-besaran tenaga kerja asal China ke Indonesia secara ilegal.
Menurut Roy Suryo, masuknya tenaga kerja China dalam kapasitas besar merupakan gejala awal dari upaya ekspansi terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. "Saya kira masyarakat yang cerdas dan masih Peduli NKRI sudah merasakannya," ujarnya, Selasa (20/19) seperti dilansir Jurnas.com.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menilai ada praktek ilegal terselubung dalam memasukkan warga negara asing asal China ke Indonesia. Modusnya adalah dengan menunggangi pola kerjasama investasi yang kompensasinya memberi kemudahan bagi pekerja China untuk masuk ke Indonesia.
"Awalnya kerjasama usaha. Masuk tenaga kerja China sebanyak banyaknya di PT PMA. Lalu mereka bikin "Keamanan" sendiri. Pribumi sulit masuk. Mereka bikin daerah atau kavling terbatas sendiri. Pribumi sulit kontrol. Lalu boleh mendirikan ormas asing. Bikin pasukan dan satgas sendiri. Lalu asing boleh beli property dan tanah sendiri," beber Roy Suryo.
Setelah itu, kata Roy Suryo, WNA asal China ini kemudian mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan hak ikut pemilu. Selanjutnya lagi digodok boleh Dwi Kewarganegaraan negaraan. Acuan mata uang dialihkan ke mata uang China. Dan nanti terus bikin Partai sendiri.
"Next ikut Pemilu, dibanjiri uang. Menang. Nanti presidennya asing. Awal "penjajahan" dimulai. UUD banyak dirubah. Karena kekuasaan mutlak ada di Presiden. Peperangan dan perpecahan akhirnya menjadi reality. End of Republic," paparnya.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, maraknya WNA khususnya China yang masuk ke Indonesia baik secara legal maupun ilegal menjadi persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah. Sehingga, jangan sampai pemerintah dianggap melakukan pembiaran atas masalah tersebut.
Menurutnya, diamnya pemerintah dalam menanggapi isu tersebut jangan sampai dianggap sebagai pembiaran dan pihak yang membuat isu tersebut.
"Jika masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya," kata Siti, Selasa (20/12) dikutip dari Jurnas.com.
Untuk itu, ia meminta, agar pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang sangat luas di masyarakat terkait persoalan yang dihadapi WNA, utamanya warga China di Indonesia.
"Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari China, soal wisatawan dari China, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang China, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Cina, soal e-KTP yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis China ke Indonesia," katanya.
Menurut Siti Zuhro kalau masyarakat menuduh pemerintah membiarkan masalah tersebut sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya.
Dan ironis, katanya lagi, semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat terkait aneka persoalan itu pun memilih diam.
"Seharusnya Menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis China yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari China. Begitu juga Menlu harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan China dan Indonesia," ujarnya.
Begitu juga isu peperangan kepentingan kapitlisme lama seperti Amerika melawan kapitalisme baru seperti China yang ada di Indonesia, pemerintah pun diam saja.