MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Sistem target serapan anggaran yang dipasang Wali Kota Mojokerto diduga tak digrubris SKPD. Hingga pertengahan Februari ini, Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat mengaku belum menerima satu pun pengajuan dokumen penawaran lelang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Padahal, tahun 2017 ini dicanangkan Wali Kota Masud Yunus sebagai tahun layanan dan infrastruktur. Target serapan anggaran yang dipasang yakni 20 persen, 30, 35 persen dan 15 persen dari kekuatan APBD sekitar Rp 1 triliun.
Lima proyek vital yakni rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH), finishing gedung Graha Mojokerto Servise City (GMSC), pembangunan kantor Kecamatan Kranggan, rehab Kantor Disporabudpar, dan pengaspalan jalan Gajahmada-Pahlawan (Gamapala) masuk skala prioritas.
"Belum ada dokumen lelang yang masuk. Ya terancam molor (pelaksanaannya, Red) seperti tahun lalu," keluh Kepala ULP, Agoes Heri Santoso, (16/2) kemarin.
Karenanya, Agus menyarankan instansi teknis agar segera memasukan dokumen penawaran lelangnya. "Saran kami, dokumennya segera dimasukkan mumpung masih awal tahun," tambahnya.
Tahun ini, Wali Kota menetapkan sejumlah proyek sebagai skala prioritas. Lima proyek prioritas itu termasuk pengaspalan jalan Gajahmada-Pahlawan (Gamapala) yang diduga rusak akibat penggunaan alat berat kala rehab saluran air dan trotoar tahun lalu harus segera ditangani. Rehab jalan ini mendapat plafon anggaran Rp 8 miliar.
Apalagi, lanjut Agus, aplikasi program lelang yang diadopsi pemkot masih tipe 3.6 yang lama. "Aplikasi lelang kita masih yang lama yakni 3.6 bukan versi 4. Versi terbaru hanya bermateri penawaran lelang tanpa evaluasi spesifikasi teknis dan administrasi sehingga bisa lebih cepat," ujar ia.
Agus mengaku tak tahu menahu perihal kendala belum masuknya dokumen lelang karena itu urusan instansi teknis. Dikonfirmasi soal leletnya penyerahan dokumen lelang ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wiwiet Febriyanto tidak menjawab. Saat dihubungi HP nya, Wiwiet mengaku sedang rapat.
Belum adanya dokumen proyek yang masuk ini tak ayal membuat Walikota tampak gusar. "Lima proyek prioritas itu wajib, segera setelah ini saya minta dimasukkan," tegasnya.
Orang nomer satu di pemkot ini yakin SKPD sudah mempersiapkan dokumen lelangnya. "Sekarang sudah dipersiapkan. Saya minta semua SKPD memasukkan dokumennya," katanya.
Ia berharap seluruh SKPD tidak mengabaikan target serapan anggarannya. "Targetnya tetap, triwulan pertama 20 persen, berikutnya 30, 35 dan 15 persen."
Belum adanya SKPD yang memasukkan dokumen lelangnya ini disesalkan anggota Komisi II DPRD, Yunus Suprayitno. "Kalau dananya ada kenapa proses pengajuan lelangnya harus ditunda. Saya menyarankan kepada Wali Kota agar memerintahkan jajarannya mempercepat proses pelaksanaan lelang," katanya.
Ia mengatakan, jangan sampai pengalaman keterlambatan proyek tahun lalu terulang. Sebab ini untuk mengantisipasi adanya keterlambatan pelaksanaan, kejadian human error seperti proyek jembatan Rejoto. Apalagi dipertengahan tahun ada proyek PAK yang harus dikerjakan. (yep/dur)
