Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Situbondo saat berorasi di depan kantor DPRD Situbondo. foto: MURSIDI/ BANGSAONLINE
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Situbondo, Senin (20/3) menggelar aksi unjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo.
Mereka mendesak DPRD agar 14 rekomendasi Panja SPM ditindaklanjuti. Salah satunya, meminta DPRD untuk mendapatkan lampiran data fiktif dan data ganda pengguna SPM dari BPK RI.
Baca Juga: IKA PMII Situbondo Sepakat Dukung Cabup dan Cawabup pada Pilkada 2024
"Kami menduga DPRD telah masuk angin, pasalnya sampai saat ini 14 rekomendasi Panja SPM tidak dilaksanakan," Kata Ketua Cabang PMII Situbondo, M Hasan.
Pantauan di lapangan, Puluhan massa PMII bergerak dari kantornya di jalan Seroja Kelurahan Dawuhan menuju kantor DPRD Situbondo sambil bernyanyi lagu darah juang dan meneriakkan yel yel pergerakan.
Tampak mereka dikawal ketat aparat kepolisian. Setibanya di perempatan Sarworini, puluhan massa membentuk lingkaran sambil berorasi secara bergantian, dan membentangkan sejumlah poster yang dibawa.
Baca Juga: PC PMII Situbondo Periode 2022-2023 Resmi Dilantik, Siap Berperan Mengawal Perubahan
Usai berorasi di perempatan Sarworini, puluhan massa dari PMII melanjutkan perjalanan ke kantor DPRD di Jalan Kenanga Patokan Situbondo. Di depan Kantor DPRD mereka sempat menghadang truk yang akan melintas.
Aksi penghadangan terhadap truk ini tak berlangsung lama. Polisi yang mengamankan jalannya aksi berhasil membujuk mahasiswa untuk membuka separuh ruas jalan raya dan membiarkan sejumlah kendaraan yang tertahan, terutama truk yang dihadangnya itu melintas.
Baca Juga: Audiensi dengan Komisi I DPRD Situbondo soal Perda Prostitusi, PMII Usul Hukum Kebiri
"Kami menyesalkan sikap DPRD yang tidak menindak lanjuti persoalan SPM ini, wong indikasi kerugian negaranya sudah jelas. Dari sampel saja ada 88 pengguna layanan SPM yang fiktif," ujarnya.
Sejumlah mahasiswa sempat mencari ke sejumlah ruangan para pimpinan dan anggota Komisi IV yang tidak menemuinya. Mereka curiga Komisi IV sengaja bersembunyi. Walau akan ditemui oleh Ketua DPRD Situbondo, Basori Shanhaji, para aktivis tetap menolak, dengan alasan hanya mempunyai kepentingan dengan komisi IV.
Di DPRD mereka membawa tiga tuntutan. Di antaranya, DPRD harus mendapatkan lampiran data fiktif dan data ganda pengguna SPM dalam satu minggu. Selain itu, massa PMII juga menuntut agar komisi IV mendesak Ketua DPRD untuk segera meminta data fiktif dan data ganda, serta meminta aparat penegak hukum menangkap dan memenjarakan oknum yang terlibat dalam kasus SPM.
Baca Juga: Bupati Situbondo 2024 Harus Kader PMII, Rekomendasi Raker IKA PMII di Kantor PCNU
"Kami minta masalah SPM ini diusut tuntas, kalau tidak minggu depan kami akan kembali turun jalan, dari awal kami sudah berkomitmen akan terus mengawal penuntasan kasus SPM ini, apalagi persoalan SPM tersebut masuk dalam rekomendasi hasil Konfercab," pungkas M Hasan. (stb1/had/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
