Forum Komunikasi Kiai Kampung se-Jawa Timur (FK3JT) menyatakan sikap mendukung Cagub dari NU pada Pilgub 2018.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Selama Jawa Timur menjadi provinsi, belum sekalipun provinsi di ujung pulau Jawa ini dipimpin oleh tokoh Nahdlatul Ulama. Fakta itu menjadi perhatian dari para kiai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kiai Kampu‎ng Jawa Timur (FK3JT). Karena itu, dari hasil rembuk yang mereka lakukan, disepakati sudah waktunya Jawa Timur dipimpin tokoh NU. Nama Khofifah Indar Parawansa pun direkomendasikan untuk maju sebagai Calon Gubernur Jatim pada Pilgub 2018.
Ketua Umum FK3JT, KH. Fakhrurrozi mengungkapkan, sebenararnya ada sejumlah tokoh NU yang berpotensi maju dalam Pilgub tahun depan. Di antaranya, yakni Saifullah Yusuf alias Gus Ipul (kini Wakil Gubernur Jatim), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), Abdul Halim Iskandar (Ketua DPRD Jatim), dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Mereka semua merupakan warga nahdliyin.
BACA JUGA:
- KPU Kabupaten Kediri Gelar FGD Evaluasi Pilkada 2024
- KPU Tetapkan Khofifah-Emil Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih
- Tok! MK Tolak Gugatan Risma-Gus Hans, Khofifah-Emil : Ayo Bersatu Bangun Jawa Timur
- Syukuran Tim Pemenangan Jombang, Khofifah Minta Konsolidasi Berlanjut untuk Pembangunan Jatim
"Kami melihat salah satu dari tokoh-tokoh itu, hanya ada satu nama yang berpeluang maju didukung partai pendukung pemerintah, yaitu Khofifah," tegas pengasuh Pondok Pesantren Canga’an, Bangil, Pasuruan itu, Selasa (28/3).
Kiai yang akrab disapa Gus Fahrur itu menyatakan keseriusannya untuk mendukung pencalonan Khofifah sebagai Cagub Jatim. Karena itu, pihaknya berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) rela melepas Khofifah Indar Parawansa dari jabatannya sebagai Menteri Sosial (Mensos) untuk maju sebagai Calon Gubernur (cagub) Jatim.
"Untuk itu, kami akan menemui Pak Presiden untuk minta izin agar memberikan restu kepada Khofifah maju Pilgub Jatim 2018 mendatang," kata Gus Fahrur.
Saat ini, Khofifah merupakan Menteri Sosial (Mensos) dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla. Karena itu, kata Gus Fahrur, FK3JT harus mendapat izin, serta restu dari presiden.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




