Hj. Nur Saidah, Wakil Ketua DPRD Gresik.
"DPRD Gresik dalam pemberian bantuan dan hibah terus berupaya agar bisa mencakup semua lapisan masyarakat. Sehingga, pembangunan bisa merata," jelasnya.
Namun demikian, Nur Saidah tidak menampik kalau bantuan dan hibah yang digelontorkan dari program Jasmas belum bisa merata. "Kondisi ini disebabkan plot anggaran yang diberikan untuk program Jasmas 50 anggota DPRD Gresik masih jauh dari cukup," ungkapnya.
Nur Saidah menuturkan, pada APBD 2017, program Jasmas dialokasikan anggaran Rp 100 miliar. Masing-masing anggota DPRD mendapatkan jatah Rp 2 miliar.
"Terus terang anggaran sebesar itu masih sangat kurang. Sebab, anggaran tersebut belum bisa meng-cover semua masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga yang membutuhkan bantuan," ungkap Nur Saidah.
"Sebab, dana itu harus dipecah-pecah lagi sesuai kebutuhan. Ada yang dialokasikan untuk bantuan lembaga pendidikan yang mendapatkan porsi Rp 70 juta per lembaga, bantuan tempat ibadah seperti masjid dan Ponpes (pondok pesantren) Rp 40 juta, musala Rp 20 juta dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Rp 50 juta. Jadi pembagiannya dibagi berdasarkan pagu masing-masing. Semua sudah ada aturan baik PP maupun Permendagri," katanya.
"Program Jasmas itu semuanya sudah diatur dalam Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) yang komposisinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi gak karepe dewe (seenaknya, Red)," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
