Hariyanto
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Program transmigrasi kini tak setenar era 90-an silam. Jangankan untuk yang bedol desa, yang umum saja peminatnya tak pernah membaik.
Di Kota Mojokerto, tawaran pemerataan penduduk atas biaya pemerintah ini lebih sekedar formalitas. Sampai-sampai nama dinasnya kini ditiadakan dilebur menjadi sub bidang di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (KUMT).
BACA JUGA:
Kepala KUMT Hariyanto tak menampik persespsi minor ini. "Lesunya program ini tak hanya dirasakan di Kota Mojokerto tapi juga daerah-daerah lain. Kalau tahun ini masih belum ada pendaftar (trasmigrasi, Red) sama sekali," cetus Hariyanto, Selasa (23/5).
Sebagai perbandingan, pada tahun 2016 lalu, pihak satker yang baru saja beralih nama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberangkatkan dua orang warganya untuk hijrah sebagai trasmigran di daerah Sulawesi Selatan. Itu pun tak seratus persen sukses.
"Tahun lalu kami memberangkatkan dua orang ke Sulsel, namun seorang di antaranya menangguhkan keberangkatan dengan beberapa pertimbangan," terangnya.
Soal ini, aku ia, pihaknya mengaku sudah bekerja maksimal. "Pemerintah sudah menawarkan memberi fasilitas yang terbaik dan sosialisasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Namun minat masyarakat hidup di rantau masih rendah," paparnya.
Menurut ia, seorang transmigran akan difasilitasi rumah papan yang layak, lengkap dengan listrik dan air. Selanjutnya, lahan produktif 0,5 hektar lengkap dengan alat pertanian. "Kalau bertahan 3 tahun diberi lahan kurang produktif 2 hektar. Sudah banyak fasilitasnya," terangnya.
Minimnya jumlah transmigran di Kota Mojokerto berbanding terbalik dengan jumlah kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat setiap tahun di daerah ini. Data setempat menyebut, angka pengangguran pada tahun ini diperkirakan mencapai 3.200 orang. Angka ini belum ditambah dengan jumlah siswa setingkat SMU yang lulus.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Yunus Suprayitno berharap program transmigrasi ini dimaksimalkan karena menjadi alat untuk menyebar pembangunan hingga merata ke seluruh Indonesia.
"Banyak daerah yang semula tidak terjangkau pembangunan, kini sudah makmur dan akan menjadi kota-kota baru yang maju. Mangkanya tetap harus digalakkan,” kata Yunus.
Politisi Banteng ini mengatakan, dengan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut, aktivitas sosial ekonomi menjadi semakin hidup dengan tersedianya peluang usaha dan kesempatan kerja yang menyerap tenaga kerja kurang lebih 4 juta orang, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.
“Transmigrasi mengembangkan lembaga-lembaga sosial ekonomi sehingga lebih mempercepat kesejahteraan masyarakat,” katanya. (yep/rev)
Berita Terkait
