Pantau Kehadiran Kerja ASN Pasca Libur, Wali Kota Mas'ud Bahas Pengisian Kursi Kepala DPUPR

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Tuntas masa libur Idul Fitri, Wali Kota Masud Yunus menyatakan fokus menggenjot pengadaan barang dan jasa yang tampak loyo selama Ramadan lalu.

Orang nomor satu di Pemkot Mojokerto itu mengungkapkan sinyal lemahnya target serapan anggaran yang tak sesuai harapan. "Sampai dengan bulan lalu (Juni, Red), serapan anggaran baru 28 persen. Karenanya setelah libur Idul Fitri ini kami akan menggenjot pengadaan barang dan jasa," papar Wali Kota Masud Yunus ditemui di sela-sela sidak kerja hari pertama, Senin (3/7).

Hanya saja, Wali Kota tak merinci lebih jauh penyebab rendahnya belanja barang tahun ini. Di awal tahun lalu, Yai Ud -panggilan akrab Masud Yunus- mengungkapkan sejumlah simulasi serapan anggaran mulai dari 15 persen pada triwulan pertama, 35, 30 dan 20 persen di akhir tahun.

Usai sidak, Wali Kota tampak langsung mengumpulkan sejumlah pejabat teras diduga terkait pengisian jabatan pelaksana tugas kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang kosong. "Pak Wali membahas masalah pengisian Plt DPUPR," kata seorang pejabat setempat.

Sekadar diketahui, dinas teknis ini mendapat porsi APBD terbesar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) setempat. Praktis pasca OTT KPK atas kepala DPUPR Wiwiet Febriyanto, dinas tersebut menjadi sangat vital sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintahan saat ini.

Sementara itu, Wali Kota menyatakan tak ada yang membolos pada hari pertama kerja setelah libur lebaran jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). "Tingkat kehadiran 100 persen, tak ada yang membolos," katanya.

Sebenarnya, kata ia, data itu bisa dilihat melalui absensi elektronik. "Bisa lewat finger print. Tapi sekalian silahturahmi sama karyawan nggak apa-apa kan," cetusnya.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto Endri Agus mengatakan sidak kali ini tidak hanya dilakukan wali kota. "Tidak hanya Pak Wali, namun juga Pak Wawali dan Sekda yang terbagi dalam beberapa tim," paparnya.

Soal tingkat kehadiran, ia mengatakan belum bisa memberikannya. "Nanti, harus lihat data dulu," tambahnya.

Ia mengungkapkan, ada sanksi berupa teguran tertulis jika ada yang membolos. "Tapi kita tidak bisa menggeneralisir seperti itu, karena lihat kasusnya. Apakah dia tidak masuk karena sakit, izin atau tanpa alasan," pungkasnya. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News