Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat upacara 17 Agustus di Gedung Negara Grahadi.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kritikan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi langsung disikapi oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. Gubernur mengakui bahwa angka kemiskinan di Jatim hanya turun 0,08 persen. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur saat ini menfokuskan penurunan angka kemiskinan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas).
"Tidak lagi ditangani tujuh SKPD. Sulit koordinasinya, jadi kalau per sektor ngurusi kemiskinan itu sulit. Jadi fokus Bapemas agar tahu bisa atau tidak,” ujar Soekarwo, Kamis (17/8).
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
Pejabat yang akrab disapa Pakde karwo itu mengakui selama ini kemiskinan hanya turun 0,08 persen. Untuk itu diupayakan dengan ditangani Bapemas bisa turun 0,78 persen. “Tahun 2018, kita fokuskan penanggulangan kemiskinan di Madura terutama Sampang,” tandas pejabat asal Madiun ini.
Pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut mengaku ketika dilakukan survei, yang menjadi penyebab kemiskinan tidak turun karena beras sejahtera (Rastra) tidak dibagikan oleh Bulog pada bulan Januari dan Februari. Alasannya saat itu harga beras turun, sehingga menteri pertanian mengistruksikan agar rastranya tidak dibagi dulu.
"Akibatnya orang miskin tidak dapat beras,” ungkap mantan sekdaprov Jatim tersebut
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Mantan aktivis GMNI ini menegaskan, untuk menghadapi krisis harus ada inovasi manajemen. “Itu sama naik sepeda motor peteng (gelap), lampu tidak ada pakai kacamata hitam lagi. Itu kan salah,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa menyebut angka kemiskinan pedesaan yang ada di Jawa Timur (Jatim), dari tahun ke tahun selalu berada di peringkat nomor satu se-Indonesia.
Menurutnya, tingginya angka pedesaan di Jatim itu disebabkan karena para petani sudah banyak yang tidak lagi memiliki lahan sendiri.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
"Sebagaian besar petani di Jatim adalah buruh tani dengan lahan kurang dari 0,3 hektar," kata Khofifah pada saat menjadi pembicara dalam acara "Halaqah Kebangsaan" di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, di Surabaya, baru-baru ini.
Mensos menjelaskan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut kenaikan garis kemiskinan Jatim di pedesaan selalu lebih tinggi dibanding perkotaan.
"Pada periode September 2014 hingga Maret 2015 tercatat garis kemiskinan di pedesaan Jatim naik sebesar 6,49 persen, sedangkan di perkotaan hanya naik 3,93 persen," ucapnya.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Sepanjang periode September 2016 hingga Maret 2017 penduduk miskin di Jatim hanya menurun 0,01 persen. "Masalah lain yang menjadi tantangan bagi Jawa Timur adalah lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin," imbuh perempuan berkerudung itu. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
