Tutupi Defisit APBD 2018, Gubernur Berencana Pinjam Dana CSR di BUMN

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur JawaTimur Soekarwo berencana akan meminjam dana Corporate Social Responbility (CSR) ke sejumlah BUMN. Langkah itu dilakukan untuk menutupi defisit anggaran dalam Rancangan APBD 2018. Terlebih pinjaman itu tanpa bunga, karena itu akan sangat membantu. Namun untuk realisasinya, gubernur masih menunggu jawaban surat yang ia kirim ke Menteri BUMN.

“Jujur RAPBD 2018 nanti memikul beban yang berat. Baik anggarannya maupun public policenya. Karenanya kami sudah konsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari alternatif pembiayaan lain. Dan harapan pinjam CSR ke BUMN dikabulkan oleh OJK,” tegas pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Kamis (7/9).

Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada

Pejabat kelahiran Madiun itu mengakui, pihaknya tengah mendekati PT Semen Gresik untuk mendapatkan pinjaman CSR perusahaan BUMN tersebut. Namun karena persoalan CSR selalu diberikan kepada masyarakat secara gratis, maka pihaknya harus menyurati Menteri BUMN.

“Untuk PT Pelindo dan PT Semen Gresik sudah siap untuk memberikan pinjaman. Akan tetapi karena mereka bernaung di bawah Kementerian BUMN, maka kami harus menyurati Menteri BUMN. Diharapkan dalam waktu dekat ini sudah ada jawaban,” ujar orang nomor satu di Jatim ini

Ditambahkan Pakde Karwo, alasan Pemprov Jatim meminjam dana ke BUMN lewat CSR, karena dalam pinjaman ini tidak ada sistem bunga yang menjadi beban. Diharapkan pinjaman ini bisa menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan di masyarakat.

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengaku belum pernah mendengar apalagi mendapat laporan tentang keinginan Gubernur Jatim yang akan pinjam dana CSR dari beberapa BUMN itu.

"Pelaporan ini penting, karena yang namanya pinjaman pastilah akan mengembalikan yang dananya diambil lewat APBD. Untuk itu perlu pembahasan yang serius antara eksekutif dan legislatif," katanya.

“Justru saya baru dengar dari sampeyan. Kalau memang ada keinginan gubernur mau pinjam dana CSR tentunya akan dibahas di Komisi C (bidang keuangan) terkait gagasan tersebut. Itu nanti akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018 nanti,” tandas politikus PKS yang akrab disapa Kang Irwan itu. (mdr)

Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News