SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kontestasi pemilihan kepala daerah membutuhkan cost politic yang luar biasa tinggi. Khusus untuk pemilihan gubernur, paling tidak kandidat membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 Miliar. Estimasi itu disampaikan oleh Mohammad Ridwan Hisjam, politisi Golkar yang dua kali menjadi peserta pilgub di tahun 2003 dan 2008.
Karena itu, Ridwan mempersilakan para kandidat untuk mencari dukungan pendanaan untuk membiayai pencalonan mereka. Pernyataan itu disampaikan anggota DPR RI itu dalam dialog publik yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jatim, belum lama ini.
Baca Juga: Penuhi Nadzar Kemenangan Khofifah-Jokowi, Kiai Asep Umrohkan Tim 35 Kabupaten
Setali tiga uang, Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Jawa Timur juga mewanti-wanti potensi aliran dana dari Bandar narkoba mengalir dalam Pilgub Jatim. Mengingat, tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh kandidat dalam pemilihan langsung. Terlebih, masih tingginya money politic di masyarakat. Kebutuhan anggaran itu bisa jadi dimanfaatkan oleh bandar narkoba atau kaki tangannya untuk membantu pendanaan kandidat.
“Kami mewanti-wanti, jangan sampai dana dari Bandar narkoba mengalir ke rekening kampanye kandidat. Hal itu selain bagian dari money laundry juga bisa mempengaruhi kebijakan kandidat bila mereka terpilih,” tegas Ketua Granat Jatim, Arie Soeripan, Jumat (15/9).
Menurut Arie, potensi masuknya aliran dana dari Bandar narkoba ke kandidat tidak mesti diketahui langsung oleh kandidat. Bisa jadi dana itu masuk melalui tim sukses yang bersangkutan. Karena itu, kandidat harus mengawasi ketat sumbangan yang mengalir ke rekening kampanye.
Baca Juga: Janji Temui Agus, Gubernur Khofifah Malam Ini Kembali ke Surabaya
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim, juga harus proaktif dalam mengawasi rekening dana kampanye. Bila perlu melibatkan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengantisipasi mengalirnya dana haram ke rekening kampanye kandidat.
“Bisa jadi si kandidatnya tidak tahu dana itu berasal dari Bandar narkoba, tapi tim suksesnya yang menerima. Atau bisa saja dana itu masuk menggunakan nama lain. Karena itu perlu adanya cek silang di internal kandidat. Selain pengawasan dari eksternal juga dibutuhkan,” tandas aktivis anti narkotika berparas cantik tersebut.
Arie mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum melihat ada kandidat Cagub dan Cawagub yang pro terhadap pemberantasan dan penanggulangan narkoba. "Semua kandidat lebih fokus mengusung program kesejahteraan. Padahal Jawa Timur masuk provinsi kategori merah, sebab peredaran narkoba di Jatim tertinggi kedua secara nasional," ujarnya.
Baca Juga: Loyalis Pakde Karwo Deklarasi Dukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Jatim
Pihaknya juga melihat belum semua partai menjadikan pemberantasan dan penanggulangan narkoba sebagai program prioritas. "Terbukti, partai tidak selektif dalam merekrut kader. Baik dalam kepengurusan maupun pencalegan. Akhirnya banyak kader partai yang terlibat penyalahgunaan narkoba," pungkas perempuan kelahiran Tuban ini. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
