Kondisi SDN 1 Sumput Driyorejo pasca terdampak Tol Sumo. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Polemik terkait kompensasi proyek tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) terhadap warga Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, disikapi oleh Dinas Pertanahan (Distan) Pemkab Gresik. Tarso Sagito SH, M.Hum, Kepala Distan, meminta Kepala Desa (Kades) Sumput H. Sutaji, agar mengadukan persoalan tersebut ke Bupati Sambari Halim Radianto.
"Diadukan saja ke Pak Bupati. Setelah adanya pengaduan, nantinya Bupati akan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan yang dialami warga Sumput," ujar Tarso kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (1/10)
Baca Juga: Datangi Rumah Duka Korban Kecelakaan Bus, Bhabinkamtibmas Polres Gresik Sampaikan Belasungkawa
Tarso sendiri mengaku prihatin atas kondisi warga Sumput yang terkena dampak proyek Tol Sumo.
Karena pihak pelaksana proyek tak kunjung merealisasikan sejumlah kompensasi yang telah dijanjikan, meliputi relokasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Sumput, pembuatan gorong-gorong atau saluran air, hingga ganti rugi terhadap rumah-rumah warga yang terdampak.
"Ini persoalan serius yang harus dituntaskan. Pihak Tol Sumo tak bisa berbuat semena-mena. Mereka harus bertanggungjawab. Seharusnya, proyek tidak bisa dilakukan sebelum semua kompensasi yang telah dijanjikan dipenuhi semua," kata mantan Asisten III Sekda Gresik ini.
Menurut pengakuan Kepala Bagian Pemerintahan, Yusuf Anshori, sebenarnya pihak pelaksana proyek Tol Sumo sudah menyerahkan dana ke Pemkab sebagai kompensasi pembangunan gedung SDN 1 Sumput.
Baca Juga: Khofifah Terpukul atas Kecelakaan Bus Ardiansyah, Minta Pengendara Berhenti Setiap 4 Jam
"Namun, Bupati Sambari tidak bersedia menerima kompensasi beruapa uang. Pak Bupati waktu itu meminta berupa bangunan. Untuk itu, saat itu telah dibuatkan RAB (Rencana Angaran dan Biaya) pembangunan gedung SDN 1 Sumput yang diserahkan pihak pelaksana tol. Tapi, hingga sekarang pembangunan belum dilaksanakan," ungkap Yusuf
Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Gresik, Asroin Widiyana, mengatakan akan menjadwalkan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Langkah ini ditempuh karena dikhawatirkan pihak pelaksana proyek akan lepas tanggungjawab setelah proyek rampung. Ini perlu diantisipasi. Kasihan warga Sumput kalau sampai kompensasi yang telah disepakati tidak terealisasi," terangnya.
Baca Juga: Begini Kronologi Kecelakaan Bus Wisata di Tol Surabaya-Mojokerto yang Tewaskan 13 Orang
Sayang, pihak pelaksana Tol Sumo belum bisa dikonfirmasi soal belum dibangunnya gedung SDN 1 Sumput Kecamatan Driyorejo. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
