Pilgub Jatim, Hasto Akui Nama Djarot Masuk Nominasi DPP PDI Perjuangan

MALANG, BANGSAONLINE.com - Nama Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat masuk dalam nominasi calon kepala daerah Provinsi Jawa Timur. Apalagi politikus yang akrab disapa Djarot itu akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober mendatang, atau di hari yang sama dengan pengumuman Cagub dan Cawagub Jatim oleh DPP PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengakui nama Djarot masuk dalam catatan DPP sebagai figur yang dipertimbangkan untuk direkom sebagai Cagub atau Cawagub Jatim. Terlebih, Djarot pernah menjadi kepala daerah di Jawa Timur dan sukses memimpin Kota Blitar selama dua periode. Hasto juga mengakui ada tradisi PDI Perjuangan merekom kepala daerah yang sedang berkuasa atau baru selesai berkuasa, selama yang bersangkutan juga dikehendaki rakyat.

Baca Juga: Dukungan Para Pekerja MPS Brondong Lamongan untuk Menangkan Khofifah di Pilgub Jatim 2024

"Pak Djarot masuk dalam catatan kami, peluangnya sama dengan kandidat lain yang selama ini lebih dulu ramai di media," terang Hasto, sebelum membuka bimtek anggota Fraksi PDI Perjuangan se-Jatim, Senin (9/10).

Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) ini menegaskan, dalam menentukan calon kepala daerah situasinya sangat dinamis. Karena itu semua kandidat punya peluang yang sama. Tidak ada kepastian selama rekom itu belum diumumkan atau ditandatangani.

Ia bahkan mengatakan semuanya masih bisa berubah, termasuk posisi Saifullah Yusuf yang selama ini dianggap sebagai kandidat kuat untuk mendapatkan rekom dari PDI Perjuangan. Sebab itu, bisa saja rekomnya tidak ke Gus Ipul. Semuanya bergantung keputusan DPP, dalam hal ini ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Blusukan di Pasar Sidoharjo Lamongan, Khofifah akan Tutup Kampanye di Jatim Expo

"Semuanya punya peluang yang sama di PDI Perjuangan. Ini prosesnya sangat dinamis. Kepastiannya ada di tangan ketua umum, Bu Mega. Mari kita tunggu saja pengumumannya tanggal 15 Oktober nanti," imbuh Hasto.

Hasto mengatakan bahwa Pilkada merupakan momentum konsolidasi bagi partai politik untuk menggerakkan seuruh elemen kepartaian partai yang dimiliki untuk memenangkan pasangan calon yang diusung menggunakan strategi gotong-royong.

Sayangnya, kata Hasto, hasil Pilkada seringkali tidak liner dengan hasil yang diharapkan partai politik saat menghadapi pemilihan umum (Pileg). Salah satu penyebabnya adalah karena pasangan Cakada dan Cawakada yang diusung partai bukan berasal dari kader partai sendiri.

Baca Juga: Ikhtiar Ketuk Pintu Langit, Khofifah Hadiri Shalawat Akbar Bersama Ribuan Masyarakat Gresik

"Di beberapa daerah kemenangan pilkada itu tidak linier dengan perolehan kursi di DPRD," jelasnya.

Ia mencontohkan, Provinsi Jatim gubernurnya berasal dari Partai Demokrat sedangkan pemenang pemilu di Jatim adalah PKB, disusul PDIP diperingkat kedua, baru Partai Demokrat. Begitu juga di Provinsi Jabar, gubernurnya dari PKS padahal pemenang pemilunya PDIP.

Sebaliknya, kalau partai berani mengusung kader sendiri di Pilkada dan menang, lanjut Hasto dapat dipastikan bisa liner dengan kemenangan pemilu legislatif.

Baca Juga: Survei Poltracking Terbaru, Khofifah-Emil Melejit Tinggalkan Risma-Hans dan Luluk-Lukman

"Di Ngawi kita mengusung kader sendiri dan menang sehingga perolehan kursi DPRD juga naik signifikan. Begitu juga yang terjadi di Surabaya dan di Banyuwangi yang naik sedikit karena PDIP hanya kebagian wakil bupati," bebernya.

Apakah kemenangan pemilu itu menjadi persyaratan utama bagi kandidat Cakada dan Cawakada yang ingin mendapatkan rekomendasi PDIP? Dengan lugas Hasto mengatakan itu otomatis dan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh Cakada dan Cawakada yang akan diusung PDIP di Pilkada serentak mendatang. "Itu sudah menjadi kewajiban untuk memenangkan PDIP di Pileg maupun Pilpres," tegasnya.

Pernyataan tersirat sekjen DPP PDIP ini semakin menguatkan sinyalemen bahwa PDIP akan mengusung kader sendiri di Pilgub Jatim 2018. Terlebih sebelum ke Malang, Hasto Kristiyanto juga menyempatkan diri bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menyampaikan pesan khusus dari Ketum DPP PDIP, Megawati Soekarno Puteri.

Baca Juga: Survei ARCI: Khofifah-Emil Dominan di Mataraman

Pengamat politik dari Universitas Trunjoyo Madura, Surokim juga menguatkan sinyalemen tersebut. Alasannya, PDIP memiliki kader yang cukup mumpuni untuk diusung dalam kontestasi Pilgub Jatim mendatang. Bahkan pengumuman rekomendasi DPP PDIP seperti sengaja dilakukan pada tanggal 15 Oktober bertepatan dengan akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta.

"Itu adalah kode politik PDIP. Kalau PDIP mengusung kader sendiri di Pilgub Jatim, besar kemungkinan nama yang direkomendasi adalah Djarot-Risma atau Risma-Djarot. Bisa juga Djarot-Anas, Risma-Anas," pungkas Surokim. (mdr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News