Kasus Suap Pengaruhi Rekom PDIP Kota Malang terhadap Anton

KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Kasus suap yang menjerat ketua DPRD dan beberapa pejabat Pemkot Malang nampaknya berpengaruh terhadap peta politik jelang Pilwali 2018.

Ketua Tim 5 DPC PDIP Kota Malang I Made Dian Riana K menegaskan hingga kini pihaknya belum bisa memastikan pemberian rekomendas kepada Wali Kota Malang HM Anton, lantaran masih menunggu DPP.

Baca Juga: Paslon Anton-Syamsul Terima Hasil Pilwali Malang dengan Catatan Khusus

"Masih menunggu waktu yang tepat kapan rekomendasi itu diturunkan. Pastinya menjelang pendaftaran calon kepala daerah, yakni awal Januari 2018, sekaligus bersama gandengannya," tegas Made, saat ditemui di KPUD Kota Malang, Kamis (16/11).

Bahkan, menurutnya, upaya PDIP dalam mendukung Anton maju lagi di Pilwali 2018 bisa jadi urung dilakukan. Ia menyebut bahwa kasus suap menjadi salah satu faktornya.

"Yang sedang ditangani KPK saat ini, tiba-tiba ada berita yang mengejutkan dari hasil perkembangan penyidikan KPK," ungkapnya.

Baca Juga: Rekapitulasi Pilkada ​Kota Malang, Timses Paslon Anton-Syamsul Pertanyakan Form C6

Masih menurut Made, PDIP tetap membuka koalisi meski bisa saja mencalonkan sendiri. "Kami memiliki kriteria dan ukuran sendiri untuk memasangkan incumbent dengan pendampingnya apabila berkoalisi. Tapi jika gagal berkoalisi Bang - Jo (PDIP-PKB, red), maka PDIP berpeluang bebas menentukan N1 maupun N2," bebernya.

Diketahui, munculnya isu koalisi Bang - Jo mencuat pasca keluarnya rekomendasi DPP PDIP kepada Calon Gubernur Saifullah Jusuf dan Wakil Gubernur Azwar Anas di Pilgub Jawa Timur 2018. (iwa/thu/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News