TUBAN, BANGSAONLINE.com - Ratusan petani yang mengikuti acara panen raya jagung di kawasan lahan hutan perhutani Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ramai-ramai wadul kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo terkait permasalahan pupuk, Jum'at (9/3).
Di hadapan Presiden, para petani yang berasal dari Kabupaten Malang, Blitar, Bojonegoro dan Tuban tersebut sambat pupuk langka dan barangnya sulit dicari. Saat dipanggil Jokowi di panggung, perwakilan para petani tak tanggung-tanggung menyampaikan keluh kesah mereka selama menggarap lahan perhutani untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
Baca Juga: Rocky Gerung Ajak Pemuda di Surabaya Kritis Memilih Pemimpin
Seperti yang disampaikan Sujiem (42) petani asal Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di hadapan Presiden RI, ia terang-terangan mengaku sulit mendapatkan pupuk, apalagi saat musim tanam. Bahkan, yang dialami petani semakin parah ketika pupuk itu lebih dulu hutang pada tengkulak. Jika sudah seperti itu otomatis harga jual jagung tidak bisa mahal.
"Kalau di tengkulak ya gak bisa mahal pak, ini saja masih hutang," ungkap Sujiem yang mendapat sambutan tepul tangan petani lain.
Lanjut dia menyampaikan, selain permasalahan pupuk yang menjadi kendala, yakni langkah bibit dan modal. Mulai proses tanam hingga panen juga menjadi momok petani. Belum lagi harga jagung anjlok yang tidak sesuai dengan biaya pengeluaran.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Secara otomatis selama proses bercocok tanam masih merasa rugi. Akan tetapi, sejak adanya bantuan KUR dari pemerintah dan Surat Keputusan (SK) Perhutani Sosial petani lebih terbantu.
"Kalau sudah ada KUR ini kan bunganya murah. Jadi petani bisa menjangkaunya tanpa repot-repot pinjam tengkulak. Sedangkan, untuk pemberian SK kami sangat berterimakasih kepada pak Jokowi karena sudah peduli sama petani," imbuhnya.
Petani lain, Supri (56) petani asal Kabupaten Malang juga blak-blakan wadul presiden tentang kendala yang dihadapi petani. Ia mewakili petani Kabupaten Malang meminta, agar Pemerintah Pusat membantu petani dalam persedian pupuk. Selama prosen tanam diharapkan pupuk selalu tersedia dan merasa bwrsyukur jika harganya murah.
Baca Juga: Pemkab Tuban Apresiasi Program CSR Inovatif Si Pandu dan Desi yang Diusung PLN Nusantara Power
"Selama ini harga pupuk juga malah pak Presiden, tolong kami dibantu," ungkap Supri dihadapan Jokowi semabri memdapay aplous dari petani yang lain.
Kata Supri, pemberian SK perhutanan sosial ini dapat membantu para petani di kawasan hutan. Sebab, nantinya kawasan itu bakal digunakan oleh dirinya dan keluarganya.
"Lahan yang saya garap ada 2 hektar pak Jokowi, dan panennya sekitar 3 ton. Kalau harga jagung turun ya unungnya sedikit. Untuk itu, kami minta harga jagung ini bisa naik saat musim panen," ujar Supri.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Mendengar keluhan para Petani, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berjanji akan membantu petani agar hidup makmur. Terkait persedian pupuk yang langka dan harganya mahal, Jokowi memerintahkan pada Menteri BUMN agar mengecek persedian pupuk. Sebab, selama ini persedian pupuk dinilai aman-aman saja.
"Silakan bu menteri nanti dicek," ujar Jokowi sambil melihat ke menteri BUMN.
Sementara terkait modal bertani, Jokowi berharap, KUR yang dikeluarkan dari bank milik negara tersebut bisa dinikmati oleh para petani. Selain bunganya kecil, syarat mendapatkan KUR juga cukup mudah. Jadi petani jangan sampai menyianyiakan kesempatan bagus ini. Sudah saatnya petani makmur dengan bantuan-bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran
"Tapi kewajiban petani, kalau mengambil KUR harus bayar," timpal mantan Wali Kota Solo itu.
Diketahui, dalam acara panen raya jagung di Desa Ngimbang, turut serta pemberian Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Ada 3 kabupaten yang menerima SK tersebut.
Diantaranya, petani asal Kabupaten Bojonegoro 2 yang mendapat 2 SK dengan luas lahan 1.49492 hektar yang dimiliki 1.342 KK. di Kabupaten Blitar diserahkan sebanyak 3 SK dengan luas lahan 1.3999,6 hektar yang diterimakan 1.284 KK. Terakhir, pemberian SK di Kabupaten Malang sebanyak 8 SK dengan luas lahan 6.092 hektar yang diterimakan 6.517 KK.
Baca Juga: Di Banyuwangi, Khofifah Ucapkan Selamat untuk Prabowo dan Gibran
Sementara itu, realisasi perhutanan sosial di Indonesia saat ini telah mencapai areal seluas 1,4 juta hektar. Kini masih prosea penyelesaian untuk pulau jawa dalam penyiapan kerja seluas 25.229,5 hektar yang tersebar di 46 titik di 16 Kabupaten. (gun/wan/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News