Nasdem Tuding Orang Dekat Jokowi Punya Kepentingan Bisnis dan Jabatan

JAKARTA(BangsaOnline)Partai koalisi di jajaran Jokowi-JK mulai gerah. Mereka mulai berteriak ke publik tentang ulah orang-orang di sekitar Jokowi. Politisi Partai Nasdem, Despen Ompusunggu, dalam pernyataan tertulis, Senin (25/8/2014) mengingatkan agar presiden terpilih Joko Widodo  punya mekanisme pengawasan dan pola penindakan tegas terhadap seluruh Tim Transisi pimpinan Rini Soemarno, guna mencegah praktik percaloan atau broker proyek.

Menurut dia, sejumlah personil di Kantor Transisi Jokowi-JK tidak terlepas dari kepentingan bisnis dan motif mengejar jabatan atau menempatkan orang.

"Sejak awal, saya sudah mengkritisi keberadaan Rini Soewandi yang memimpin Kantor Transisi Jokowi, yang tidak terlepas dari dugaan kepentingan yang bisa jadi terkait motif bisnis atau jabatan," ujar Despen Ompusunggu. Rini dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputeri dan Jokowi.

Belakangan, lanjutnya, orang-orang tertentu yang kemudian dilibatkan di Pokja (kelompok kerja) juga tidak steril dari kepentingan-kepentingan proyek.

Menurut pengurus DPP Partai Nasdem ini, ketatnya pertarungan untuk mendapatkan posisi strategis di Pemerintahan Jokowi-JK telah melahirkan mentalitas calo dan kreativitas para broker politik dengan pola transaksional sebagai imbalan jabatan tertentu.

"Yang dimanfaatkan adalah keberadaan Kantor Transisi, serta jualan akses kedekatan kepada Jokowi dan JK," tegasnya.

Dia juga yakin, praktik percaloan jabatan dan proyek melalui program yang disusun di Kantor Transisi sangat mungkin berlangsung canggih karena memboncengi program-program pilihan yang nantinya dieksekusi pemerintah, atau melalui skema pelibatan dengan swasta.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Perekrutan terhadap orang-orang yang dilibatkan dalam Kantor Transisi berjalan tidak transparan, berbau unsur KKN (korupsi kolusi nepotisme), bahkan subjektif.

Karena ketatnya pertarungan untuk mendapatkan posisi strategis di Pemerintahan Jokowi-JK, perekrutan macam begitu melahirkan mentalitas calo dan kreativitas para broker politik dengan pola transaksional sebagai imbalan jabatan tertentu.

"Saya khawatir, kebaikan Jokowi mulai dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok," ungkapnya.

Ditegaskan Despen, Kantor Transisi Jokowi yang kini sedang mempersiapkan aneka program dan usulan nama-nama yang dianggap mumpuni mengisi jabatan menteri di Kabinet Jokowi-JK, harus konsisten bekerja secara trasparan dengan penuh integritas, sesuai visi-misi Jokowi-JK. Sekaligus, mampu mengelola berbagai kepentingan, khususnya dari para pihak yang selama ini menjadi pendukung kemenangan Jokowi-JK.

"Revolusi mental harus dimulai dari sekitar Jokowi-JK. Jangan misalnya kita menggelorakan koalisi tanpa syarat, tetapi banyak syarat tersembunyi. Atau jangan kita koar-koar membantu secara sukarela, tapi permintaan macam-macam yang kemudian justru membebani dan menyulitkan posisi Jokowi," tegas Despen.

Ia mensinyalir bahwa perekrutan terhadap orang-orang yang dilibatkan dalam Kantor Transisi berjalan tidak transparan, berbau unsur KKN (korupsi kolusi nepotisme), bahkan subjektif.

Karena ketatnya pertarungan untuk mendapatkan posisi strategis di Pemerintahan Jokowi-JK, perekrutan macam begitu melahirkan mentalitas calo dan kreativitas para broker politik dengan pola transaksional sebagai imbalan jabatan tertentu.

"Saya khawatir, kebaikan Jokowi mulai dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok," ungkapnya.

Ditegaskan Despen, Kantor Transisi Jokowi yang kini sedang mempersiapkan aneka program dan usulan nama-nama yang dianggap mumpuni mengisi jabatan menteri di Kabinet Jokowi-JK, harus konsisten bekerja secara trasparan dengan penuh integritas, sesuai visi-misi Jokowi-JK. Sekaligus, mampu mengelola berbagai kepentingan, khususnya dari para pihak yang selama ini menjadi pendukung kemenangan Jokowi-JK.

"Revolusi mental harus dimulai dari sekitar Jokowi-JK. Jangan misalnya kita menggelorakan koalisi tanpa syarat, tetapi banyak syarat tersembunyi. Atau jangan kita koar-koar membantu secara sukarela, tapi permintaan macam-macam yang kemudian justru membebani dan menyulitkan posisi Jokowi," tegas Despen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News