Jokowi Gagal Merangkul, SBY Tolak Kader Demokrat Masuk Kabinet

JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih Joko Widodo yang belakangan ini berupaya merangkul parpol koalisi pendukung Prabowo-Hatta tampaknya gagal total. Yang sudah pasti menolak adalah Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak mendukung jika ada kader Partai Demokrat berniat masuk ke dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu dikatakan Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8).

Dia menegaskan sikap SBY itu karena Partai Demokrat bukan bagian dari koalisi pemenang Pilpres 2014.

Menurutnya, jika ada kader Demokrat dipinang Jokowi-JK untuk masuk kabinet maka mesti lewat satu pintu, persetujuan SBY selaku Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Harus persetujuan ketua umum (SBY). Kalau di ketua umum, pasti tidak dikasih karena bukan bagian dari koalisi," kata Syarif.

Dia menekankan bahwa partainya bakal jadi partai penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun ke depan.

"Tidak masuk koalisi pemerintah (Jokowi-JK). Saya dengar Koalisi Merah Putih (lima partai lain pendukung Prabowo-Hatta) itu sama dengan Demokrat, partai penyeimbang juga," jelas Syarif Hasan.

Sepertigencar diberitakan bahwa Jokowi merangkul partai koalisi pendukung Prabowo. Bahkan Jokowi mengklaim Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah merapat ke kubunya. Ternyata kini gagal total.

Pengamat politik Indostrategi Research and Consulting Andar Nubowo menilai langkah Jokowi itu sebagai bentuk kekhawatiran Jokowi terhadap kubu lawan yakni Koalisi Merah Putih yang kemungkinan besar menjadi oposisi.

"Bisa jadi kekhawatiran itu sengaja dikipas-kipasi oleh mereka yang ingin masuk ke kekuasaan," ujarnya saat dihubungi, Senin (25/8).

Menurut Andar, seharusnya Jokowi yakin dengan koalisi pendukungnya selama ini. Sebab, urusan negara tidak hanya bergantung kepada parlemen.

"Asa pemegang daulat negara ini yakni rakyat. Rakyat akan mencatat dan mendukung program dan kebijakan yang pro rakyat. Jika kebijakan semacam itu nanti dijegal parlemen, ada ratusan juta rakyat yang siap mendukungnya," jelasnya.

Karena itu, lanjut Andar, pasangan Jokowi-JK tidak perlu khawatir akan keberadaan kalangan oposisi di parlemen nanti. Mengingat, partisipasi rakyat semakin kuat dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Media massa dan media sosial. Itulah saluran politik rakyat paling efektif dewasa ini. Pilgub DKI dan pilpres lalu bukti partisipasi rakyat yang rindu kepemimpinan efektif dan Indonesia bangkit, bukan pola kepemimpinan yang elitis dan bagi-bagi kekuasaan saja," demikian Andar

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News