SBY Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM

JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih, Joko Widodo mengungkapkan salah satu poin pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang digelar di Bali, Rabu, 27 Agustus 2014. Yaitu soal permintaan Jokowi agar SBY menaikkan harga BBM. Namun, ungkap Jokowi, SBY menolak menanikkan harga BBM karena situasinya saat ini tidak tepat.
"Jadi, ini terus terang ingin saya sampaikan tadi malam. Memang secara khusus, saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM," kata Jokowi saat ditemui wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014,.

Menurut Jokowi, salah satu alasan permintaannya itu ditolak, karena menurut SBY saat ini, kondisi di Indonesia waktunya masih belum tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Masih harus melihat keadaan masyarakat dan kesiapan masyarakat.

Menurut Jokowi, dengan kata lain, untuk mengurangi desfisit anggaran, kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan pada pemerintahan Jokowi-JK, setelah pelantikan 20 Oktober 2014. Tetapi, ia belum memastikan kapan waktu tepatnya untuk menaikkan.

"Beliau menyampaikan bahwa saat ini, kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan BBM. Kira-kira itu jawaban SBY," kata Jokowi.

Jokowi juga mengungkap bahwa salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan kemarin adalah soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Hal lainnya terkait akan masuknya tim Transisi ke dalam kementerian-kementerian Pemerintahan SBY untuk membahas program-program yang akan dijalankan Jokowi-JK lima tahun ke depan.

Sementara pengamat politik Ikrar Nusa Bakti mengatakan beban politik presiden terpilih, Joko Widodo, akan lebih rendah jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak saat ini.
Ikrar mencontohkan, berdasakan hitungan keekonomisan yang dia dengar dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, idealnya pemerintah harus menaikkan BBM sebesar Rp 4.000-4.500 per liter.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

"Nah, kalau SBY menaikkan Rp 1.000-1.500 per liter saja, itu akan membantu sekali bagi Jokowi nanti. Beban Jokowi jadi tidak terlalu berat jika nantinya dia menaikkan hingga sebesar Rp 3.000-3.500 per liter. Publik juga tidak akan kaget," kata Ikrar ketika dihubungi Tempo, Rabu, 27 Agustus 2014.
Ikrar mengakui bahwa saat ini BBM bukan semata barang publik yang tersedia, melainkan telah menjadi komoditas politik.
Menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.000-1.500 per liter, kata Ikrar, merupakan suatu hal yang berat bagi pemerintah karena BBM memiliki multiplier-effect yang banyak, seperti menyangkut transportasi barang, harga barang kebutuhan pokok, dan lainnya.
Menurut dia, semua pemerintahan yang terbentuk saat ini akan harus menaikkan harga BBM. "Ingat, total anggaran subsidi kita, termasuk untuk subsidi pupuk, BBM, dan lainnya, total sebesar Rp 436 triliun atau sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News