Noorsy: Logika PDIP Tak Sesuai Tri Sakti yang Digembar-Gemborkan Jokowi

JAKARTA(BangsaOnline)Pakar ekonomi kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, mempertanyakan dukungan PDI Perjuangan terhadap rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ditegaskan Noorsy, logika ekonomi yang dipakai PDIP tentu saja bukan ekonomi konsititusi atau tidak sesuai prinsip Tri Sakti yang selama ini digembar-gemborkan oleh capresnya, Joko Widodo.

"Konstitusi kita tidak memberikan ruang bagi harga pasar atau harga keekonomian," tegasnya, dalam diskusi "Bola Panas BBM" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8).

Ia menekankan, cara berpikir atau hitung-hitungan yang dipakai PDIP dan Jokowi-JK dalam menetapkan kebijakan BBM pastilah tidak ketemu dengan semangat konstitusi.

"Jadi jangan bicara terlampau jauh, padahal cara berpikir kita lagi digeser ke logika harga pasar dan harga keekonomian. Sekarang logika ekonomi apa yang dipakai PDIP?" gugatnya.

Dia juga jelaskan bahwa banyak alternatif solusi. Sejak awal ia mengusulkan agar pemerintah terbuka mengenai biaya pokok produksi minyak dalam negeri dan biaya pokok minyak impor, baru bisa berbicara tentang harga.

Kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terang-terangan menyatakan, partainya mendukung kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubidi. Namun ia membantah keras jika partainya dianggap tak konsisten. Ditegaskannya, kalau subsidi masih ditahan, maka terjadi defisit anggaran.
"Kami berkalkulasi secara nyata, jangan bilang kami tidak konsisten. Kalau kenyataannya subsidi dibiarkan, penyediaan BBM membuat rakyat antre dan sebagainya," tegas Megawati kepada wartawan di Posko Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Sisingamangaraja nomor 5, Jakarta, Jumat (29/8).

Presiden SBY, selaku Ketua Umum Partai Demokrat, menegaskan dirinya pribadi dan partainya akan mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, namun dengan catatan.

"Kalau Pak JK dan Pak Jokowi berencana menaikkan harga BBM, pasti sudah dipikir baik-baik. Saya pada posisi setuju kalau itu untuk kebaikan untuk semua rakyat," jelasnya dalam program wawancara khusus "Isu Terkini" yang disebarluaskan lewat Youtube, kemarin.

Lantas bagaimana sikap Partai Demokrat yang ia pimpin? Sebagaimana partai lain dalam mekanisme hubungan DPR dan pemerintah, Demokrat tidak terjebak pada persoalan setuju atau tak setuju kenaikan harga BBM.

"Berapa besar naiknya? Lantas kapan dinaikkan? Ada tidak proteksi kepada rakyat miskin? Kalau besarannya pas , waktunya tepat dan pemerintahan Pak Jokowi memperhatikan yang miskin dan terdampak, Demokrat pasti mendukung," terang SBY.

"Partai kami , ada pemilu atau tidak , kalau kebijakan logis pasti didukung. Kami ingin konsisten. Jangan sampai partai politik berubah-ubah setuju atau tidak, nanti rakyat bingung. Yang penting kita jernih melihat persoalan," tambahnya.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News