Petugas saat mengisi BBM kereta api. Foto: KAI
BANGSAONLINE.com - KAI menyampaikan laporan pengelolaan BBM subsidi pada Kamis (29/1/2026). Manajemen menegaskan komitmen mendukung layanan transportasi publik dan kebutuhan logistik nasional.
KAI menekankan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan penyaluran energi subsidi tepat sasaran. Strategi ini diharapkan memberi manfaat luas bagi masyarakat sekaligus mendukung perputaran ekonomi.
VP Corporate Communication KAI, Anne Purba, menegaskan tata kelola perusahaan menjadi landasan utama pengawasan.
“Pemanfaatan BBM subsidi dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Prinsip GCG memastikan subsidi energi dikelola secara akuntabel untuk kepentingan publik dan keberlanjutan layanan,” ujarnya.
Total pemanfaatan BBM subsidi meliputi 189.517.190 liter untuk kereta penumpang, 15.312.014 liter untuk angkutan peti kemas, serta 3.275.026 liter untuk angkutan semen.
Sepanjang 2025, KAI melayani 55.620.561 pelanggan, naik 7,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 17.644.768 penumpang menerima subsidi Public Service Obligation (PSO), terdiri atas 11.418.824 penumpang jarak jauh dan 6.225.944 penumpang kereta lokal.
Layanan KAI Commuter mencatat 400.737.915 pelanggan dalam satu tahun penuh, sementara LRT Jabodebek melayani 28.816.787 pengguna. Untuk angkutan barang, KAI mencatat volume 69.791.691 ton, meningkat dari 69.201.670 ton pada 2024.
Pejabat Yang Melaksanakan Tugas EVP Corporate Secretary KAI, Wisnu Pramudya, menegaskan koordinasi berkelanjutan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“KAI akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPH Migas dan seluruh pemangku kepentingan agar pemanfaatan BBM subsidi tetap selaras dengan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” paparnya.
Penugasan kewajiban pelayanan publik melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memastikan akses transportasi terjangkau. Dukungan tersebut terbukti efektif memudahkan mobilitas masyarakat dan menjaga efisiensi rantai pasok logistik nasional. (rom)
