Bupati Tuban H Fathul Huda.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Tuban H Fathul Huda menyoroti kinerja Disdukcapil ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat saat mengurus dokumen-dokumen. Sebab, pihaknya kerap sekali mendapat aduan dan keluhan dari masyarakat terkait antrean pelayanan.
"Terkait masalah ini harus mempunyai inovasi atas terobosan atas pelayanan dasar kepada warga," ujar Fathul Huda, Rabu (23/5).
Baca Juga: 40 UMKM Binaan Pemkab Tuban Siap Ekspor Produk ke Luar Negeri
Ia mengakui pelayanan publik kependudukan masih semrawut, dibuktikan dengan seringnya aduan dari warga.
"Saya perintahkan ke OPD meliputi (Dinas, Badan, Kantor bagian dan Kecamatan), bagaimana masyarakat terlayani dengan baik, dari jauh menjadi dekat," ungkapnya.
Fathul Huda mencontohkan, di bidang kependudukan hampir setiap hari Kadisdukcapil Tuban menandatangani sekitar 350-400 lembar penerbitan KK, KTP, Akte dan lainnya.
Baca Juga: Dispendik Tuban Gelar Student Festival Week 2024
"Oleh sebab itu, dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, sebaiknya banyak progam-progam inovasi dan terobosan yang dilaporkan Disdukcapil kepada pimpinan. Jadi dalam pengajuan kepengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, Akte harus selesai di tingkat desa melalui aplikasi berbasis SiAK sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk antre ke kantor Disdukcapil Tuban,'' imbuhnya.
Sementara itu, dari 328 desa dan kelurahan 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban, baru ada 17 desa dari 7 kecamatan yang sudah melaksanakan pelayanan dasar kependudukan untuk masyarakat tersebut.
Selain pelayanan Disdukcapil, bupati juga menyoroti pelayanan kesehatan dalam hal ini RSUD Koesma. Bupati prihatin atas warganya yang sering antre untuk pengambilan nomor kamar rumah sakit.
Baca Juga: Awali Rangkaian HJT ke-731, Pjs. Bupati Tuban Ziarah ke Makam Ronggolawe hingga Sunan Bonang
"Kita berharap dukungan kades-kades sosialisasikan ke warganya. Bahwa, daerah mempunyai progam Inovasi dan terobosan berupa aplikasi Simpolin Ceria. Yakni, pelayanan berbasis online agar dapat mengurai antrean. Selain itu, pemdes juga sosialisasikan bagi warga tidak mampu untuk mengurus BPJS kesehatan yang dibiayai oleh daerah," tutupnya. (ahm/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
