Sutiaji, Plt. Wali Kota Malang, saat memberikan arahan kepada Kepala sekolah se Kota Malang, di aula SMKN 2 Malang, Rabu (11/07). Foto : Iwan Irawan/BANGSAONLINE.
KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Kekurangan guru masih berlangsung di tahun 2019. Banyaknya guru yang pensiun ditambah perlunya tenaga tambahan guru pendamping khusus (GPK) serta sekolah swasta yang masih kesulitan mencari murid menjadi keluhan sejumlah kepala sekolah.
Keluhan itu didengar sendiri oleh Plt. Wali Kota Malang Sutiaji saat melakukan rapat koordinasi (rakor) guru se-Malang Kota, bertempat di aula SMK Negeri 2 Malang, Rabu (11/07).
Baca Juga: DPRD Pantau Wacana Pembangunan Tiga SMPN di Kota Malang
Ida Ayu, pengawas sekolah Inklusif mengeluhkan bahwa dirinya mesti mempersiapkan guru dan komponen lainnya sebelum melakukan penerimaan siswa ABK (anak berkebutuhan khusus). "Agar bisa berjalan sesuai tujuan dan keinginan semua pihak," kata Ida.
Lain halnya dengan Cipto Yuwono, mantan Kepala SDN Lowokwaru 3 ini merasa tugas dan tanggungjawab seorang kepala sekolah sangat besar. "Sehingga membutuhkan perhatian dan support dari Kepala daerah. Terutama perihal banyaknya guru memasuki pensiun di tahun 2019," tegasnya.
Sementara Agus Suharnanta, Kepala SD Kartika 4 mengeluhkan sulitnya mencari siswa. Padahal sekolahnya sudah berperingkat 11 di Kota Malang. "Hal ini mesti ada perhatian serius Pemkot Malang," kata Agus.
Baca Juga: Sutiaji Ajak Milenial Perangi Narkoba
Menanggapi keluhan tersebut, Sutiaji dengan lugas dan tegas menyampaikan akan ada penambahan guru. Tapi hal itu, mesti menyesuaikan kebijakan Menpan RB, lantaran kuota yang diberikan hanya 200 orang.
"Kami juga sudah menyampaikan ke Sekkota, untuk bisa mengajukan tambahan.
Pihaknya mengakui bahwa Kota Malang kekurangan sebanyak 500 guru di tahun 2018 ini. Serta ada 15 Sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya. "Itu rencananya akan segera terisi sesuai kompetensinya. Di sisi lain, untuk memacu kinerja ASN (guru), kami tengah memproses pencairan uang makan Rp 20.000/hari selama 4 bulan ke depan sesuai UU yang mengatur di dalamnya," jelas pemenang Pilwali 2018 ini.
Baca Juga: Pasca Kasus Bullying, Wali Kota Malang Sutiaji Nonaktifkan Kepala SMPN 16
"Mengenai guru inklusif, kita akan mengevaluasi sekiranya memang dibutuhkan penambahan. Diknas akan meninjau untuk perimbangan sesuai kebutuhan sekolah. Terpenting, Sekolah bisa mewujudkan kognitif, afektif serta psikomotorik siswa didukung dengan kebijakan lokal. Sehingga bisa memunculkan karakteristik anak menjadi positif, kuat dan berprestasi," ujarnya.
Zubaidah, Kepala Diknas Kota Malang menambahkan pihaknya sudah mempersiapkannya solusi lewat bank sekolah terkait kekurangan guru sebanyak 500 orang. (iwa/thu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
