Pakde Karwo saat memukul gong tanda dimulainya Sosialisasi TTP di Hotel Bumi Surabaya, Senin (30/7).
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengusulkan agar dilakukan restrukturisasi terhadap Nilai Tukar Petani (NTP). Alasannya, penilaian NTP dilakukan hanya pada proses on farm, padahal saat ini sudah banyak petani yang telah mengolah hasil pertaniannya hingga pada proses industri primer dan sekunder atau off farm.
Usul itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat menjadi keynote speaker sosialisasi Taman Teknologi Pertanian (TTP) Plus Gresik untuk meningkatkan Agribisnis Buah-Buahan di Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Senin (30/7) siang.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Pakde Karwo mengatakan, restrukturisasi ini penting dilakukan karena berdasarkan data BPS per Juni 2018 yang hanya menilai NTP dari proses on farm. Saat ini posisi NTP petani masih berada di angka 105,50. Artinya, pendapatan petani masih dianggap rendah.
“Kepada BPS, kita harus melakukan rekonstruksi baru tentang NTP, sebab dengan indikasi NTP yang seperti itu, diasumsikan menjadi petani itu menderita, karna profil NTP-nya rendah. Padahal, sudah banyak petani yang sejahtera berkat hasil off farm-nya.” katanya.
Menurut gubernur kelahiran Madiun ini, penilaian NTP sudah semestinya juga memperhitungkan proses off farm yang dilakukan petani. Ini karena sudah ada proses nilai tambah yang dilakukan petani terhadap hasil pertaniannya, baik itu proses primer, sekunder, bahkan tersier.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
“Di Jatim, sekarang sudah tidak ada lagi gabah kering panen dijual oleh petani, tapi sudah pada posisi minimal gabah kering giling. Bahkan sudah ada petani yang bisa melakukan secara mandiri proses primer hingga tersier, mulai proses bahan baku, industri, pemasaran, dan jualan hingga ke Jepang,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga meminta TTP Plus Gresik untuk tidak berpikir sebagai korporasi atau “corporate”. Artinya, meski TTP Plus adalah korporasi, tapi diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat disekitarnya.
“Corporate itu hukumnya satu, yakni efisiensi dan untung besar. Jadi saya usul, meski ini corporate, tapi jangan dijadikan seperti corporate. TTP Plus harus mengembangkan lingkungan dengan menyertakan masyarakat sekitar. Netesnya ke lingkungan atau trickle down effect itulah yang terpenting” katanya.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Dalam kesempatan ini, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Jatim, Fattah Jasin mengatakan, sosialisasi ini dihadiri sebanyak 300 undangan yang terdiri dari kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, bupati/walikota se-Jatim, Kepala Bappeda dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten/kota se-Jatim.
Hadir dalam kesempatan ini diantaranya, Bupati Gresik, Rektor Unesa, PT Polowijo Gosari, dan para narasumber diskusi panel, yakni Dr. Ir. Muhammad Syakir MS dari Balitbangtan Pusat, Prof. Nuhfil Hanani AR, MS (Rektor Unibraw), Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP MM (Direktur Buah dan Florikultura Ditjen Hortikultura Kementan RI), dan Gunawan Soetopo (CEO Sabila Farm). (ian/mid/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
