Suasana Rapat Paripurna di gedung DPRD Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Tuban menyoroti Perubahan APBD TA 2018 saat rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (6/8)
Dalam paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Miyadi itu, para fraksi menyampaikan catatan terhadap Perubahan APBD TA 2018.
Baca Juga: Tindak Lanjuti Raker, Komisi I DPRD Tuban Sampaikan Aspirasi ke Kementerian PU
Fraksi Golkar, misalnya, melalui juru bicaranya Kristiawan, meminta agar pemerintah membeberkan secara rinci sejumlah anggaran di setiap OPD. Salah satunya seperti anggaran pengentasan kemiskinan dan peruntungan bagi pihak ketiga.
"Ini harus dijelaskan secara rinci berapa dana yang diperlukan dan untuk apa saja, sehingga anggaran ini nantinya benar-benar tepat sasaran," jelasnya.
"Untuk anggaran belanja pegawai, pemerintah juga harus merinci berapa yang dibutuhkan serta anggarannya. Dalam proses rekrutmen juga perlu dioptimalkan pegawai yang benar-benar mempunyai skill yang mumpuni.
Baca Juga: R-APBD 2025 Disepakati, Infrastruktur hingga Kesehatan Jadi Fokus Utama DPRD dan Pemkab Tuban
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein menerangkan, perubahan APBD 2018 ini masih tahap pandangan umum. Rapat paripurna berikutnya akan diberi penjelasan secara detail terkait pandangan umum dari fraksi-fraksi.
"Akan kami siapkan penjelasan dari masing-masing fraksi, sehingga nantinya saling memahami dan mengerti," ungkap Noor Nahar seusai menghadiri Paripurna.
Ia mengungkapkan bahwa Pemkab masih mempunyai jeda waktu selama empat bulan untuk mengoptimalisasi anggaran di setiap OPD. Ia yakin jika anggaran ini benar-benar diperuntukkan dan jelas sasaran, maka dipastikan anggaran dapat diserap sesuai dengan kebutuhan OPD masing-masing. (gun/rev)
Baca Juga: Ini Kata Komisi I DPRD Tuban saat Tinjau Jalan Desa Leran Wetan yang Rusak Akibat Kendaraan Tambang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
