Komisi II DPRD Tuban dan PRPP Tuban Gelar Raker Kaitan CSR Beasiswa
TUBAN,BANGSAONLINE.com - Komisi II DPRD Tuban bersama sejumlah OPD, PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan wali murid penerima program beasiswa pendidikan dari PRPP di ruang Paripurna gedung DPRD Tuban, Rabu (1/10/2025) sore.
Rapat tersebut dipimpin langsung ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni beserta beberapa anggota. Turut hadir langsung Plt Presiden Direktur PT PRPP Sigit Pradjaka Sugestihanto didampingi Sr. Officer CSR PRPP, Yuli Witantra.
BACA JUGA:
- Pertamina Pecat 2 Sopir Tangki di Tuban atas Dugaan Pencurian, Ketua Komisi II Bantah Tuduhan
- Cegah Stunting dari Desa, PT Cargill Dorong Kolaborasi dan Penguatan Komunitas di Gresik
- Proyek SR Sebabkan Rumah Warga Retak, Komisi I DPRD Tuban Panggil Waskita Karya
- GRIB Jaya Soroti Penggunaan CSR Bank Jatim Rp5 Miliar untuk Revitalisasi Alun-Alun Malang
Raker yang digelar mulai pukul 14.00 WIB hingga seledai pukul 17.00 WIB tersebut fokus membahas dua poin utama persolan Program Beasiswa Pendidikan Setara D3 PEM Akamigas yamg merupakan salah satu komitmen PRPP untuk mengembangkan masyarakat sekitar.
Fahmi Fikroni menjelaskan, terdapat dua tuntutan utama dari para mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dari PRPP.
Pertama, terkait kelanjutan pendidikan D4 di PEM Akamigas. Pasalnya, beasiswa yang diberikan saat ini hanya sampai ke jenjang D3. Sementara D3 tidak bisa mendapat ijazah dari Dikti.
"Para mahasiswa menuntut untuk melanjutkan pendidikan D4, karena selama mereka hanya bisa diakui jika lulus D4. Kalau D3 masih tidak jelas. Alhamdulillah, PT PRPP telah menyepakati untuk melanjutkan proses D4," jelas Roni.
Poin ke dua, lanjut Roni, tuntutan terkait perekrutan tenaga kerja.
"Para mahasiswa mengharapkan untuk dipekerjakan langsung setelah lulus, seperti yang pernah dilakukan oleh PT Pertamina Rosnef pada tahun 2019. Namun, pihak PT PRPP menyatakan bahwa situasi saat ini berbeda karena sekarang mereka beroperasi di bawah PT PRPP, bukan langsung dari aset seperti sebelumnya," tandasnya.
Namun demikian tuntutan tersebut belum bisa dijawab pasti oleh pihak PRPP.
"Tuntutan mengenai perekrutan kerja masih belum bisa dijawab karena bukan wewenang mereka dan perlu dikomunikasikan lebih lanjut," beber Roni.
Disampaikan Roni, harapan dari pihak mahasiswa adalah agar tuntutan-tuntutan ini dapat dikabulkan.
Mengingat, CSR pendidikan yang diberikan oleh PRPP telah terbukti mampu mendidik dan mempekerjakan lulusan di Kabupaten Tuban.
"Pihak mahasiswa berharap ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini lebih lanjut," tegasnya.
