KOTA BLITAR, BANGSAONLINE.com - Spanduk penolakan deklarasi #2019gantipresiden bertebaran di Kota Blitar. Pantauan di lapangan sejumlah spanduk itu terpasang di pertigaan timur SMAN 1 Kota Blitar dan perempatan Jalan Ahmad Yani Kota Blitar.
"Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden Karena Ada Muatan HTI Untuk Mengganti Pancasila," begitulah bunyi spanduk berukuran 2 x 1,5 meter berwarna dasar merah putih yang terpasang di pertigaan timur SMAN 1 Kota Blitar.
Baca Juga: Suami Pembacok Istri di Blitar Diringkus
Sementara di Jalan Ahmad Yani Kota Blitar spanduk hanya terlihat bagian tulisan yang berbunyi "Yang Berkedok Deklarasi #2019GantiPresiden". Sedangkan tulisan di atasnya tertutup spanduk lain. Pada spanduk itu juga tidak dijelaskan imbauan itu ditulis oleh siapa, hanya ada lambang garuda di bagian kiri spanduk.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Hakim Isworo mengaku belum mengetahui keberadaan spanduk itu. Ia juga menegaskan tidak tau siapa yang memasangnya.
Namun Hakim mengaku akan segera berkoordinasi dengan dinas perizinan terkait keberadaan spanduk itu. Untuk memastikan apakah spanduk itu sudah mengantongi izin atau belum.
Baca Juga: Polisi Buru Suami Pembacok Istri di Blitar
"Saya belum tau sekarang saya masih berada di Malang. Tapi nanti saya akan koordinasi dengan perizinan sudah ada izinya atau belum," ungkap Hakim Isworo saat dihubungi melalui pesan Whatsapp, Senin (13/8/2018).
Terpisah, Kapolres Blitar Kota AKBP Adewira Negara Siregar melalui Kasubag Humas Ipda Samsul menyatakan, pihaknya sudah mengetahui pemasangan spanduk itu, namun juga tidak mengetahui siapa pemasangnya. Menurut Samsul, spanduk itu tidak hanya terpasang di dua titik di Kota Blitar, melainkan juga ada di beberapa kecamatan.
Menurut dia, tidak ada yang perlu diresahkan dengan pemasangan spanduk itu karena hanya merupakan reaksi masyarakat atas ramainya tanda pagar ganti presiden.
Baca Juga: Gegara Tak Dipinjami HP, Pria di Blitar Tega Bacok Istri Berkali-kali hingga Jari Putus
"Masyarakat tidak ingin keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila diganti dengan ideologi lain," jelasnya. (ina/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News