JAKARTA(BangsaOnline)Meski kubu Suryadharma Ali (SDA) terus melakukan perlawanan
dengan aksi pendudukan kantor DPP PPP, kubu Romahurmuziy Cs tetap menyatakan
keputusan pemecatan Ketua Umum SDA tersebut sudah benar, yaitu lewat Rapat
Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 14-15 September 2014 di Jakarta.
"Keputusan memberhentikan Pak SDA dari jabatan Ketua Umum PPP sudah resmi
dan sah lewat Rapimnas," kata Sekjen DPP PPP Romahurmuziy di Jakarta,
Senin (15/9).
Tidak itu saja, semua keputusan Rapimnas menurut Romi, begitu dia akrab disapa,
sudah sesuai dengan AD/ART DPP PPP, termasuk keputusan Rapimnas yang
mengukuhkan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi sebagai pengganti SDA.
"Rapimnas ini sudah sesuai dengan pasal 50 ART. Dan peserta rapimnas
adalah pengurus harian DPP dan ketua pengurus harian DPW," jelasnya.
Dia mengatakan, rapimnas kemarin dihadiri 29 dari 33 DPW. Bahkan
perhelatan itu juga dihadiri 30 dari 50 ketua harian. Artinya jika lebih dari
setengah yang hadir.
Romi menambahkan, keputusan rapimnas yang tak kalah pentingnya adalah membuat
struktur kepengurusan DPP PPP yang baru dan pihaknya akan melaporkannya ke
Kemenkumham.
Baca Juga: Warga Jetis Ucapkan Janji Setia untuk Menangkan Pasangan Mubarok
Romi juga mengaku sangat menyesalkan kantor DPP PPP yang diduduki oleh
sekelompok orang berseragam Satgas Angkatan Muda Kabah (AMK) dan pintu
gerbang kantor partai berlambang kabah itu digembok oleh kubu Suryadharma Ali.
Romi mengancam akan melaporkan ke pihak yang berwajib.
"Pendudukan kantor DPP PPP dengan cara premanisme seharusnya tidak
dilakukan. Kita sangat menyesalkan karena cara seperti itu masih saja dipakai
oleh Pak SDA dalam menyelesaikan konflik," tegas Romahurmuziy.
Dia menegaskan cara premanisme seperti itu merupakan watak SDA. Tindakan
seperti itu menurut anggota DPR ini tidak pantas dilakukan mengingat bangsa
Indonesia bangsa yang beradan dan PPP sendiri adalah partai Islam.
"Tindakan itu tidak bisa ditolerir dan untuk itu kami akan laporkan Pak
SDA dan konco-konconya ke pihak kepolisian," ujar Romi.
Pendudukan kantor PPP sebenarnya bukan pertama kali ini saja terjadi.
Aksi pendudukan itu tidak bisa dilepaskan dari konflik internal yang terus
terjadi di partai Islam tersebut. Konflik PPP berlanjut pasca dilengsernya SDA
dari kursi ketua umum oleh Romi Cs. Setelah melengserkan mantan menteri
agama tersebut, kursi ketua umum oleh Romi cs diserahkan kepada Emron Pangkapi,
yang sebelumnya menjabat sebagai Waketum PPP.
Pasca dilengserkan, kubu SDA tidak diam. Mereka melakukan perlawanan karena
pemecatan tersebut dianggap tidak sah. Mereka berpandangan untuk memecat
SDA tidak bisa diputuskan rapat biasa tapi harus lewat Muktamar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News