Tekan Pertumbuhan Penduduk dan Pernikahan Dini, Pemkab Tuban Gandeng Kodim

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Guna menekan angka pernikahan dini dan pertumbuhan penduduk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana (DPMD-KB) Kabupaten Tuban mencanangkan program peningkatan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Gedung Kodim, Rabu (26/09/18). Program ini diselaraskan dengan program TNI Manunggal KB Kesehatan yang sudah dicanangkan lebih dulu oleh TNI.

Di hadapan tamu yang hadir, Bupati Tuban H. Fathul Huda menyampaikan tentang perlunya mengendalikan pertumbuhan penduduk guna meningkatkan komitmen serta konsistensi dalam upaya pembangunan program KB Nasional.

"Saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Tuban sudah mencapai 1,3 juta jiwa. Sehingga, program KB dirasa perlu mendapat perhatian. Tidak hanya itu, pengendalian laju pertumbuhan penduduk harus menurunkan angka pernikahan di bawah usia 20 tahun," ujarnya.

Ia memaparkan bahwa angka nikah pertama di bawah 20 tahun masih mencapai 26 persen. Menurutnya, hal ini terjadi karena mindset beberapa masyarakat Tuban yang mengganggap bahwa anak mereka baru dikatakan mandiri kalau sudah menikah. "Untuk itu perlu kita perlu mencegah pernikahan dini, karena dengan nikah itu belum tentu bisa mandiri,” tandasnya.

Dengan program TNI Manunggal KB Kesehatan ini, Bupati berharap kepada peran anggota TNI dalam menjadi pelopor, motivator dan dinamisator dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

"Dicanangkannya 60 kampung KB di 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban, nantinya diharapkan menjadi miniatur pelaksanaan program KKBPK dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah setingkat kelurahan atau desa. Meski tetap perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan kampung KB tersebut," bebernya.

Sementara itu, Kasdim 0811 Tuban, Mayor Infantri Wiyono menyampaikan, meningkatnya jumlah penduduk produktif di Indonesia berbanding lurus dengan potensi demografi yang sangat besar. Namun potensi itu bisa menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM.

“Untuk itu, perlu juga dilakukan pengendalian jumlah penduduk Indonesia melalui program KB saat ini, serta perlu adanya peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, dan pembinaan ketahanan keluarga,” paparnya.

Kasdim juga memerintahkan para Babinsa dan PLKB supaya bersinergi untuk memenuhi target calon akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) antara lain MOW (Metode Operasi Wanita), dan MOP (Metode Operasi Pria).

“Yang paling penting agar KB MOP supaya terus ditingkatkan karena selama ini MOP peminatnya sangat sedikit,” tuturnya. (gun/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News