KEDIRI – (BangsaOnline)
Memasuki pertengahan bulan September, mayoritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Kediri, Jawa Timur belum mampu menyerap Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara maksimal. Pasalnya, hingga catur wulan terakhir ini, anggaran yang terserap baru sekitar 400 miliar dari total APBD Rp 1,3 triliun atau baru terserap sekitar 36 persen.
Baca Juga: Hadiri Media Gathering, Pj Wali Kota Kediri Apresiasi Kolaborasi Pemkot dan Insan Media
Menurut Sekretaris Kota Kediri Budwi Sunu Hernaning Sulistyo, rendahnya penyerapan anggaran disebabkan molornya pengesahan APBD hingga Maret, sedangkan sejumlah proyek utamanya fisik harus melalui tahapan lelang dan sebagainya.
"Selain molornya pengesahan APBD, juga adanya sejumlah aturan baru tentang kelengkapan dokumen peserta lelang," ujarnya, Selasa (16/9).
Untuk itu, pihaknya terus memacu sejumlah SKPD dengan terus menggelar rapat agar penyerapan bisa maksimal. "Dalam dua pekan kedepan, kami akan mengevaluasi kinerka SKPD termasuk mempercepat pelaksanaan lelang proyek fisik," terangnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Serahkan Beasiswa Pendidikan ke Mahasiswa dan Siswa SMA/SMK
Dengan memacu para satker ini, mantan Sekkota Mojokerto yang ini berharap agar jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) bisa ditekan. "Makanya, kami evaluasi dan berusaha menemukan solusi agar bisa maksimal dan nilai Silpa tidak terlalu besat," harapnya.
Untuk diketajui, anggaran sekitar Rp 1,3 triliun dari APBD merupakan usulan dari seluruh Satker untuk membiayai seluruh program berisfat fisik, sosial, ekonomi dan lainnya. Dari 102 satker pengguna anggatan, yang sudah menyerap anggaran di atas 50 persen, baru sekitar 28 satker. Sisanya baru mampu menyerap anggaran dibawah 50 persen dan bahkan ada satker yang baru mampu menyerap anggaran dibawah 10 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
