Max Sopacua. Foto: kompas.com
JAKARTA(BangsaOnline)Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua bersyukur Presiden
terpilih Joko Widodo tetap mempertahankan postur kabinet sekarang, 34
kementerian.
"Syukur alhamdullilah. Jokowi baru sadar tidak gampang membuat kabinet
ramping seperti yang pernah dijanjikan olehnya," kata Max Sopacua kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (16/9).
Max mengatakan jumlah 16 menteri yang berasal dari parpol diluar dari komitmen
awal Jokowi yang sesumbar tidak akan mengakomodir pimpinan parpol yang rangkap
jabatan. "Teman-teman kan tahu betapa hebatnya power yang ada di parlemen
dari parpol untuk mendukung sebuah kebijakan pemerintah," ujar Max.
Makanya jika kemudian Jokowi mengeluarkan kebijakan bahwa menterinya yang
berasal dari parpol tidak rangkap jabatan bagi Max itu persoalan lain.
Namun harus diakui sulit melepaskan jabatan politik ketika orang duduk dalam
kabinet. Karena menurut dia lagi, bagaimana pun parlemen adalah supporting
power yang merupakan marwah politik dari sebuah kabinet. Max mengaku kalau
kabinet tidak bisa bersih total dari politik sebab harus ada supporting power
antara kedua belah pihak sehingga pemerintahan bisa berjalan.
"Supporting power antara dua pihak harus ada agar pemerintah bisa
berjalan. Apalagi kalau parlemen mendukung kebijakan pemerintah. Saya kira Pak
Jokowi berpikir ke arah sana. Jadi, kalau dulu kita berpikir beliau mengajukan
itu, saya kira, setelah bertemu dengan Pak SBY ada hal-hal positif yang beliau
lakukan," tandas Max.
Jokowi-JK telah memutuskan ada 34 pos kementerian di pemerintahannya nanti, 18
menteri berasal dari profesional dan 16 diisi oleh partai politik pendukung.
Namun kemudian Jokowi mengatakan 34 posisi menteri untuk
mengisi kabinetnya bukanlah angka pasti. Katanya, ia bisa saja mengurangi
posisi menteri bila dirasa tidak efisien saat pemerintahannya telah berlangsung
nanti.
"Dalam proses berjalan nanti bisa saja kementerian yang tidak mendukung
tidak efisiensi bisa saja ditiadakan," ujarnya di Balaikota, Jakarta
Pusat, Selasa (19/9).
Ia mengaku tidak bisa mengerucutkan jumlah menteri jadi 27 sebagaimana diisukan
sebelumnya. Alasan Jokowi karena khawatir timbul kericuhan di kabinetnya.
"Karena kalau sekarang dilakukan malah nanti tidak dilakukan malah nanti
nggak kerja malah ribut-ribut saja," dalihnya.
Yang paling penting kata Jokowi, 18 posisi menteri untuk para profesional
adalah tempat-tempat yang penting.
"Kementerian-kementrian mana yang akan diberikan ke profesional itu yang
paling penting, dan 34 itu bukan angka mati," tandasnya.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
