Tak Punya Nyali Seperti Gus Dur, Jokowi Takut Rampingkan Kabinet

JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih Joko Widodo ternyata tak punya nyali seperti Presiden RI ke-5 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam merombak struktur kabinet. Ia tak berani mengotak-atik jumlah kementerian untuk kabinetnya nanti, yakni sebanyak 34 kementerian. Padahal waktu masa kampanye Jokowi seolah mau merombak postur kabinet sekaligus merampingkannya.

Jokowi mengaku tak mau berpolemik seperti dialami Gus Dur yang menghapuskan dua kementerian saat dilantik sebagai presiden tahun 1999 lalu. Gus Dur saat jadi presiden RI membubarkan dua kementerian yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dua kementerian ini dianggap bermasalah dan jadi sarang korupsi serta menghabiskan uang negara. Bahkan Departemen Penerangan jadi pencabut nyawa bagi pers era Orde Baru.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Jokowi jelas tak mungkin berani bersikap revolusioner seperti Gus Dur, meski Jokowi sempat melontarkan gagasan revolusi mental. Dalam pandangan Jokowi, keputusan menghapus beberapa posisi menteri hanya akan menambah problematika pemerintahannya nanti. Memang sempat ada isu 27 menteri yang akan dimiliki oleh kabinet Jokowi-JK. Namun ia sendiri yang meminta agar jumlah menteri tidak perlu dikurangi. Bahkan, ia khawatir akan ada demo dari lembaga yang ia tak sebutkan secara rinci.

"Ya memang itu dengan kemarin dengan debatnya 27 menteri. Saya sampaikan nanti hari kedua kita nggak kerja karena ngurusi orang pindah, ngurusin demo karena hilang (posisi menteri). Itu sudah pernah terjadi saat pemerintahan Gus Dur," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat (Selasa, 19/9).

Jokowi mengatakan bukan hal yang mudah menghapus kementerian. Ia memprediksi setidaknya butuh waktu dua tahun agar kabinetnya berjalan normal bila nanti ada perombakan dan penghapusan posisi menteri.

"Karena ada dua kementrian yang hilang. Itu perlu dua tahun. Seperti itu saya pelajari. Dan itu bukan urusan yang mudah," paparnya.

Menurutnya, penghapusan posisi menteri tidak akan efisien karena jumlah staf tidak akan berkurang. Untuk itu Ia tegaskan bahwa tidak akan ada penghapusan jumlah menteri yang jumlahnya 34, seperti yang ada pada pemerintahan SBY saat ini.[dem]

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News