Joko Widodo. Foto: tempo.co.id
JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih Joko Widodo ternyata tak punya nyali
seperti Presiden RI ke-5 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam merombak struktur
kabinet. Ia tak berani mengotak-atik jumlah kementerian untuk kabinetnya nanti,
yakni sebanyak 34 kementerian. Padahal waktu masa kampanye Jokowi seolah mau
merombak postur kabinet sekaligus merampingkannya.
Jokowi mengaku tak mau berpolemik seperti dialami Gus Dur yang menghapuskan dua
kementerian saat dilantik sebagai presiden tahun 1999 lalu. Gus Dur saat jadi presiden RI membubarkan dua kementerian yaitu Departemen
Penerangan dan Departemen Sosial. Dua kementerian ini dianggap bermasalah dan
jadi sarang korupsi serta menghabiskan uang negara. Bahkan Departemen
Penerangan jadi pencabut nyawa bagi pers era Orde Baru.
Jokowi jelas tak mungkin berani bersikap revolusioner
seperti Gus Dur, meski Jokowi sempat melontarkan gagasan revolusi mental. Dalam
pandangan Jokowi, keputusan menghapus beberapa posisi menteri hanya akan
menambah problematika pemerintahannya nanti. Memang sempat ada isu 27 menteri
yang akan dimiliki oleh kabinet Jokowi-JK. Namun ia sendiri yang meminta agar
jumlah menteri tidak perlu dikurangi. Bahkan, ia khawatir akan ada demo dari
lembaga yang ia tak sebutkan secara rinci.
"Ya memang itu dengan kemarin dengan debatnya 27 menteri. Saya sampaikan
nanti hari kedua kita nggak kerja karena ngurusi orang pindah, ngurusin demo
karena hilang (posisi menteri). Itu sudah pernah terjadi saat pemerintahan Gus
Dur," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat (Selasa, 19/9).
Jokowi mengatakan bukan hal yang mudah menghapus kementerian. Ia memprediksi
setidaknya butuh waktu dua tahun agar kabinetnya berjalan normal bila nanti ada
perombakan dan penghapusan posisi menteri.
"Karena ada dua kementrian yang hilang. Itu perlu dua tahun. Seperti itu
saya pelajari. Dan itu bukan urusan yang mudah," paparnya.
Menurutnya, penghapusan posisi menteri tidak akan efisien karena jumlah staf
tidak akan berkurang. Untuk itu Ia tegaskan bahwa tidak akan ada penghapusan
jumlah menteri yang jumlahnya 34, seperti yang ada pada pemerintahan SBY saat
ini.[dem]
