JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih periode 2014-2019
Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan jatah 16 kementerian untuk diberikan
kepada partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan
PKPI.
Menurutnya, PDI Perjuangan tidak mungkin hanya mendapatkan satu menteri dalam
kabinet pada masa kepemimpinannya.
"Ya logikanya seperti apa. Misalnya PDI Perjuangan saya beri satu, ya kan,
Nasdem saya beri sepuluh. Logikanya masuk nggak?" ujar Jokowi di Balai
Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).
Dia menambahkan, logika yang harus digunakan harus berpatokan kepada perolehan
suara saat pemilihan legislatif berlangsung. Jokowi mengibaratkan seperti
perdebatan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sebab partai
pemenang pemilu belum tentu menjadi pemimpin legislatif.
"Mesti ada logika-logika seperti itu. Kamu ngajak saya nggak pakai logika
dong. Logikanya gimana? Ini sama aja kayak partai pemenang nggak jadi ketua
dewan. Keliru lagi logikanya," ungkap Gubernur DKI Jakarta ini.
Walaupun akan memberikan kursi menteri lebih dari satu kepada PDI Perjuangan,
Jokowi mengaku telah melakukan perhitungan sebelumnya. Namun dirinya enggan
memberikan bocoran mengenai alokasi menteri yang akan diberikan kepada partai
pendukungnya.
"Alokasi gimana? Ya sudah dong (dikalkulasikan) tapi nggak saya
sampaikan," tutupnya.
Baca Juga: Pascaputusan MK, PDIP Gresik Minta Bawaslu Tindak Pejabat dan TNI-Polri Tak Netral di Pilkada 2024
Jokowi telah menentukan jumlah
kementerian dalam kabinetnya mendatang. Dari 34 kementerian, sebanyak 16
kementerian akan dipimpin oleh kader parpol.
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengungkapkan belum bisa dipastikan
apakah ke-16 menteri yang akan dipilih harus menanggalkan jabatannya di partai
politik, sesuai komitmen awal bahwa menteri tidak diperkenankan rangkap jabatan
di kabinet dan partai politik.
"Kan kita belum tahu, apakah yang jadi menteri itu dari unsur pimpinan
(parpol) atau anggota biasa," kata Hasto di Rumah Transisi, Jalan
Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat (Selasa, 16/9).
Dikatakan dia, secara umum Jokowi menginginkan kader partai yang terpilih nantinya
tidak lepas sama sekali dari partai politik, apalagi realitas politik Indonesia
sebagaimana diatur Undang-Undang Partai Politik, organisasi politik itu
merupakan inkubator pemimpin Indonesia. Namun, Hasto katakan orang partai juga
layak menjadi menteri dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
Mislanya, mempunyai karakter, profesional, kompeten, bersih dari perilaku korup
dibuktikan keterangan dari aparat penegak hukum, tidak pernah melakukan
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, loyal dan mempunyai moralitas yang
baik di masyarakat.
"Jadi bagaimana caranya nanti parpol menseleksi nominasi menteri dengan
karakter profesionalnya dan dibenturkan dengan karakter Pak Jokowi, lalu nanti
ada uji loyalitas loyalitas harus kepada presiden dan program rakyat bukan
kepada parpol," kata Hasto.
Khusus syarat moral, kata dia, calon menteri harus benar-benar bersih karena
mereka akan menjadi pasukan inti pada pemerintahan Jokowi-JK. Masalah moral ini
menjadi penting karena terkait dengan inti dari revolusi mental yang digagas
mantan Walikota Solo.
"Tentu, karena ini merupakan pasukan inti dari Pak Jokowi-JK yang intinya
adalah revolusi mental. Bagaimana ada revolusi mental kalau masih ada persoalan
dibidang moral," demikian Hasto.
Beberapa nama calon sendiri belakangan bermunculan dari usulan masyarakat. Dari
relawan yang menjaring nama-nama calon melalui situs www.kabinetrakyat.org,
mengerucut pada 42 nama. Sementara survei terakhir dari Indonesian Research and
Survey (IReS), memunculkan 34 nama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
