BKKBN Jatim Gelar Pembinaan dan Evaluasi Kinerja PPNPN

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keberhasilan program Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS) BKKBN semata. Melainkan, juga tanggung jawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) atau tenaga outsourching BKKBN Jatim.

Hal ini disampaikan Inspektur Utama BKKBN Pusat Drs Agus Sukiswo A.K, M.M., saat acara Pembinaan dan Evaluasi Kinerja PPNPN di BKKBN Jatim, Senin (19/11).

Baca Juga: Pesan Bupati Lamongan di Puncak Harganas ke-31

Agus menyatakan, saat ini peran tenaga outsourcing (satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti), dalam mendukung implementasi RB dan pembangunan unit kerja ZI di BKKBN Jatim perlu ditingkatkan. 

"Untuk itu melalui pembinaan dan evaluasi kinerja, PPNPN ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja tenaga outsourcing,'' katanya 

Agus menambahkan, dengan dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja dimungkinkan terjadi perubahan kinerja dari tenaga outsourcing seperti bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), bekerja dengan integritas dan tanggung jawab, serta mampu menerapkan budaya pelayanan prima. ''Sehingga ke depan sudah tidak ada lagi tenaga outsourcing yang berbuat tidak sesuai aturan seperti menyimpan uang kembalian, terlambat, menggunakan barang negara untuk kepentingan pribadi dan memanfaatkan hubungan,'' tambahnya.

Baca Juga: Harapan Adhy Karyono saat Jawa Timur Jadi Provinsi Pertama Diluncurkannya Aplikasi Population Clock

Sekretaris Perwakilan BKKBN Jatim Shodiqin S.H., M.M., mengatakan, pada prinsipnya Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Yenrizal Makmur S.P., M.M., siap mengawal dan mensukseskan Program RB ZI WBK. Dengan menerapkan program RB ZI WBK akan mempermudah BKKBN dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas. 

''Ke depan tantangan yang dihadapi BKKBN semakin kompleks, sehingga diperlukan reformasi birokrasi mulai dari tenaga PNS hingga PPNPN dalam hal ini tenaga outsourching," pungkasnya. (ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News