JAKARTA(BangsaOnline) Presiden dan
Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyatakan terbuka untuk
partai dari Koalisi Merah Putih (KMP) merapat ke kubunya. Posisi menteri di
kabinet bahkan telah disiapkan bagi partai yang berminat untuk merapat.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengaku tidak ada tawaran
dari kubu Jokowi-JK kepada PKS untuk mengisi kursi menteri kabinetnya
mendatang. Dia bahkan melarang para kader PKS untuk jadi menteri Jokowi-JK.
"Tidak ada (tawaran). Enggak (diizinkan)," ucap Anis saat menghadiri
pembekalan anggota legislatif dari PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (21/9).
Anis menegaskan, saat ini adalah waktunya PKS untuk membuktikan komitmen yang
sudah sejak awal disepakati yaitu berada di Koalisi Merah Putih. Anis mengajak
kadernya untuk mencoba semua posisi politik dalam negeri agar semakin kaya
pengalaman politik.
"Sekarang ini waktunya kita memberikan bukti tentang konsistensi. Kita
alhamdulilah selama 10 tahun ini ada dalam koalisi pemerintahan sekarang kita
ada di luar pemerintahan itu sesuatu yang biasa saja karena di dua-duanya toh
kita bisa memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa kita. Jadi pengalaman ini
harus kita coba semuanya," tutup Anis.
Sementara Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan minta
agar Capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) memenuhi janji untuk menolak
pihak-pihak yang menjadi bagian dari sindikat mafia dan agen neoliberal dalam
kabinet ke depan.
Menurutnya, Jokowi tidak boleh mengkhianati janji politik untuk setia pada
jalan Trisakti dengan memilih orang-orang yang memiliki keyakinan, ideologi,
dan cita-cita berbeda dari visi misi.
"Mereka adalah kelompok-kelompok yang berasal dari kalangan neoliberal,
penganut kapitalisme dan pasar bebas, serta agen perusahaan multinasional atau
lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia," beber Dani Setiawan
dalam diskusi bertajuk 'Menagih Janji Jokowi: Kabinet Bebas Mafia dan Agen
Neolib' yang digelar Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia di restoran Dapur Selera,
Tebet, Jakarta (Minggu, 21/9).11.
Dia berharap agar Jokowi dapat melawan upaya-upaya pihak asing dan mafia
melakukan intervensi dalam penentuan struktur dan calon menteri di kabinet
maupun dalam perumusan agenda-agenda pembangunan. Pasalnya, Indonesia sudah
terlalu lama dikuasai para mafia di berbagai bidang. Seperti migas, pangan,
pertanian, kelautan, dan pertambangan.
"Sudah terlalu lama elite-elite kita membuka pintu lebar bagi praktik
intervensi asing dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Bahkan, keterlibatan
pihak asing sudah dilakukan dalam penentuan struktur kabinet
pemerintahan," kata Dani.
Karena itu, Dani memastikan bahwa struktur kabinet Jokowi harus diisi oleh
mereka yang mau bekerja keras, dan memiliki keyakinan kuat untuk mewujudkan
cita-cita Trisakti dalam kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan.
"Tugas besar pemerintahan Jokowi ke depan adalah merealisasikan janji dan
jalan perubahan kepada rakyat," tegasnya.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News