Penyandang disabilitas di Pacitan yang tergolek lemah tak berdaya.
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Para penyandang disabilitas di Pacitan patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bukan hanya persoalan hak pilih yang mungkin masih perlu pemutakhiran, namun banyak dari mereka batal mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat hanya gara-gara tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Hal tersebut seperti diungkapkan Kabid Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Pacitan, Sukmawati, Senin (3/12).
"Banyak dari penyandang disabilitas hanya gara-gara belum memiliki kartu keluarga (KK) serta KTP elektronik, akhirnya gagal mendapatkan akses bantuan dari pusat," ungkap dia.
Baca Juga: Cabup Dhito Komitmen Wujudkan Kemandirian Usaha dan Cegah Aksi Bullying Bagi Anak Difabel
Menurut istri dari Muhamad Sokhib, Kasie Intelijen Kejaksaan Tinggi DIY ini, data tahun 2016 jumlah penyandang disabilitas baik fisik maupun mental di Pacitan tercatat sejumlah 4.367 orang. Dari jumlah tersebut, yang mengalami cacat mental sebanyak 1.216 orang, idiot sebanyak 165 orang, serta lumpuh sebanyak 198 orang. Mayoritas mereka berdomisili di Kecamatan Pacitan, Tulakan, Arjosari, Bandar, dan Pringkuku.
"Dari empat ribuan lebih penyandang disabilitas tersebut, hampir 30 persen atau setara 1.200 lebih terutama mereka yang mengalami cacat mental, tidak memiliki admistrasi kependudukan khususnya KK maupun KTP elektronik," beber Sukma, begitu pejabat berhijab ini akrab disapa.
Karena itu, Sukma mengaku prihatin dengan kondisi mereka. "Kami sudah berupaya membuka kran kerja sama dengan Dispendukcapil terkait persoalan tersebut, agar mereka sedapat mungkin bisa mendapatkan bukti adminduk," tegas dia.
Baca Juga: Pacitan Jadi Salah Satu Wilayah Lengkap Sinergi Sertifikasi
Sementara itu hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Kesehatan Pacitan dr Eko Budiono belum bisa dikonfirmasi. Ia mengatakan masih mengikuti pertemuan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinkes, Bambang Widjanarko. Orang kedua di Dinkes tersebut juga mengatakan tengah memimpin rapat.
"Maaf saya masih mimpin rapat," ujarnya di ujung telepon.
Wartawan juga masih kesulitan untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak Bawaslu. Saat dhubungi via seluler, terdengar nada sambung tidak aktif dari nomor ponsel Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stevanus. Begitupun Divisi Pengawasan Sulami, tidak bersedia mengangkat telepon wartawan meskipun terdengar nada sambung. (yun/ns)
Baca Juga: Cukup Gunakan KTP dan KK, Pemkot Kediri Salurkan Bantuan Sosial untuk ODKB
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
